TANGERANG, Indotimes.co.id – Pernyataan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Bibit Samad Rianto saat berada di kantor Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk ada Kamis lalu (16/8) harus menjadi peringatan sekaligus momentum evaluasi bagi para Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMD) Kabupaten Tangerang untuk terus memperbaiki serta meningkatkan kualitas kinerja di penghujung Pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal ini ditegaskan Kepala Biro Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPC PDI Perjuangan Kab Tangerang H Nanang Kurniawan kepada media dalam menanggapi komentar Ketua Satgas DD Kemendes PDTT Bibit Samad Rianto yang menyebutkan bahwa masih mendapat ribuan aduan dalam pengelolaan DD di Kabupaten Tangerang.
Diantaranya, minimnya transparansi pengelolaan DD di Kabupaten Tangerang yang dikelola oleh Kades sebagai kuasa pengguna anggaran.
“Masyarakat harus sebanyak mungkin dilibatkan di dalam perencanaan dan implementasi dana desa (DD). Harus transparan dan berdampak pada sasaran utama yaitu menyerap tenaga kerja di desa agar mengatasi pengangguran,” kata H Nanang Kurniawan yang juga Caleg PDI Perjuangan untuk Provinsi Banten dari Dapil Kab Tangerang A.
Menurut Nanang, penggunaan dana desa harus dilakukan swakelola dan padat karya dan jangan pembangunan fisik diserahkan kepada pihak kedua atau kontraktor. “Tujuannya agar dana desa berputar di desa. Warga atau tenaga kerja lokal di desa dapat penghasilan tambahan. Hal ini menjadi concern kita dalam mengawal dan menyukseskan agenda nasional dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi,” ujar Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kab Tangerang ini.
Pembinaan Perangkat Desa
Lebih jauh Nanang Kurniawan menjelaskan kegiatan pembinaan bagi para perangkat desa harus dilakukan secara berkesinambungan agar tidak ada kesalahan dalam pemanfaatan dana desa.
“Pedoman dari pemerintah, seperti Permendagri dan Permendagri harus ditaati. Kita berharap semakin status desa tertinggal di Kabupaten Tangerang bisa dihilangkan dan ditingkatkan menjadi desa Maju dan Mandiri,” ujar Nanang Kurniawan.
Di samping itu, kandidat doktor ilmu politik Universitas Nasional Jakarta ini menambahkan, salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan desa adalah melibatkan masyarakat di desanya sejak dalam proses perencanaan dan kegiatan yang bersumber dari dana desa dan sumber pendanaan lainnya.
“Musyawarah secara mufakat harus dikedepankan dan menjadi landasan bagi desa untuk menjalankan program pembangunan. Kades dan perangkat desa harus bisa bersinergi dengan para pendamping desa serta berbagai kalangan untuk mempercepat kemajuan desa di Tangerang ini,” kata Nanang Kurniawan.
