MATARAM, Indotimes.co.id – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan, pihaknya akan dan harus hadir dalam pengembangan koperasi dan UKM (KUKM) di kawasan pariwisata Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
“Pemerintah hadir dalam hal pelatihan dan pembiayaan. Dilatih tanpa pembiayaan akan sia-sia, begitu juga pembiayaan tanpa pelatihan takkan menghasilkan apa-apa. Selanjutnya, pemasaran dari produk yang dihasilkan juga harus dipikirkan,” kata Puspayoga pada acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM KUKM di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (13/3/2017).
Pelatihan yang diikuti sekitar 650 orang tersebut meliputi pemasyarakatan kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat nelayan dan perempuan, pelatihan perkoperasian bagi SDM koperasi, pelatihan kompetensi manajemen dan pariwisata bagi pemandu wisata, pelatihan pengelola tempat praktek ketrampilan usaha (TPKU), dan pelatihan vocational pada daerah tertinggal.
Hadir pada acara tersebut, Gubernur NTB Zainul Majdi, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, dan Wakil Ketua DPD RI Farouq Muhammad.
Puspayoga menjelaskan, bila pariwisata di satu wilayah berkembang, maka otomatis kinerja UKM akan meningkat dan akan menghasilkan koperasi yang bagus.
“Kita harus memberikan pelatihan manajemen wisata yang baik, seperti membangun kuliner dan ekonomi kreatif, agar wisatawan yang datang bisa nyaman dan betah,” ujar Menkop.
Selain itu, lanjut Puspayoga, selain akan memberikan pelatihan, pihaknya juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar Mandalika agar bisa menerima dampak yang terjadi dari pengembangan pariwisata.
“Dampak positifnya adalah ekonomi masyarakat bisa berkembang, pengangguran menurun, kesejahteraan meningkat. Dampak negatifnya diantaranya masuknya budaya luar dan peredaran narkoba. Ini yang harus kita beri pemahaman agar bisa mengantisipasi ekses negatif,” kata Puspayoga.
Dia memastikan salah satu tugas kementerian yang dipimpinnya adalah meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia.
“Saat ini, rasio kewirausahaan berdasarkan data BPS meningkat dari 1,65 persen menjadi 3,31 persen. Melampui dari target nasional sebesar 2 persen. Tentu saja hal itu harus terus dijadikan sebagai semangat untuk menambah jumlah wirausaha di Indonesia,” ujar Puspayoga.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur NTB Zainul Majdi menyambut baik adanya pelatihan yang diinisiasi Kemenkop dan UKM tersebut.
Pasalnya, masyarakatnya ingin menjadi pelaku usaha yang baik dan sukses. Sehingga, butuh pelatihan dan pemahaman bagaimana menjadi wirausaha yang baik dan tangguh.
“Saya juga berharap, pelatihan ini juga bisa meningkatkan kualitas koperasi dan UKM yang ada di NTB,” kata Gubernur NTB.
Di samping itu, Gubernur NTB juga mengungkapkan, agenda pengembangan ekonomi masyarakat NTB adalah memastikan proses pembangunan itu mampu menciptakan KUKM sebagai aktor utama.
“Karena, saat ini, ketika ritel moderen masuk maka terjadi perubahan aktor ekonomi. Ekonomi memang tumbuh, konsumsi meningkat, tapi yang terjadi di bawah adalah perubahan aktor ekonomi, dari KUKM ke pemodal besar. Kita harus tetap memastikan bahwa aktor utama ekonomi tetap di tangan KUKM. Sehingga, mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dengan menciptakan pemerataan kesejahteraan,” ujar Zainul Majdi.
Wakil Ketua DPD RI Farouq Muhammad sepakat dengan Gubernur NTB bahwa pertumbuhan ekonomi di NTB memang meningkat terus, tapi ada sedikit masalah karena transformasi tidak sampai ke bawah.
“Oleh karena itu, pihak perbankan harus hadir untuk membantu permodalan KUKM di NTB. Pasalnya, di NTB masih banyak rentenir beroperasi:, ungkap Farouq. (chr)
