PURWOKERTO, Indotimes.co.id – Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga mengaku sedangkan menyiapkan 65 klaster koperasi pertanian (Koptan) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi sebuah badan ketahanan pangan. Dengan program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor pangan dari luar negeri.
“Mudah-mudahan ini jadi berjalan baik, akan terwujud segera. Saya yakin akan teruwjud ketahanan pangan, dengan terwujud gak ada lagi impor,” kata kata Puspayoga dalam keterangannya usai saat meninjau Koperasi Bina Usaha Mandiri Profesional (KBUMP) di Jalan HR. Boenyamin Grendeng, Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (4/12/2016).
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Achmad Husein, Budhi Setiawan, Kadiskop UMKM Kabupaten Banyumas Yunianto beserta jajarannya, Pembina KBUMP Rubijanto dan Kabag Humas dan Advokasi Hukum Kemenkop Dharmono.
Menurut Puspayoga, dari 65 tersebut, 5 daerah diantaranya akan dijadikan sebagai daerah prototipe atau percontohan. Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pertama yang sudah berjalan, disusul Demak dan Purwokerto.
Sedangkan Lampung dan Lumajang direncanakan dimulai pada pekan depan. Nantinya masing-masing prototipe akan diisi oleh 2.400 petani dengan luas lahan yang digarap 1.000 hektare.
“Untuk bibit sudah ada, pupuk ada. Nanti setiap bulan mereka dapat gaji. Apa tujuannya? Supaya kita ‘potong’ rentenir. Dan juga hasil panen itu kita bisa beli di atas harga Bulog, karena harga Bulog masih diproduksi setelah gabah, diolah oleh petani kemudian Bulog baru beli beras. Kalau ini gak petani terima bersih kita yang ambil,” ujarnya.
Puspayoga mengatakan, gagasan tersebut merupakan visi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menargetkan Indonesia akan memasuki era swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional pada 2018.
Salah satu prasyarat untuk menyiapkan program itu, yakni melalui reformasi total koperasi. Koperasi harus dikembangkan menjadi sebuah badan ketahanan pangan dengan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana, seperti mesin penggiling padi, maupun alat pengepakan.
“Koperasi itu harus direformasi, apa yang disaran oleh Presiden, gak boleh gini-gini saja. Kalau gak, gak bisa berikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan kemiskinan tetap, gini rasio tinggi,” kata Puspayoga. (chr)
