SURABAYA, Indotimes.co.id – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga berharap peran dan fungsi bank sampah semakin luas, bukan hanya sekedar pengelolaan sampah saja, tapi juga pemberdayaan terhadap para anggotanya dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Saya berharap bank sampah bisa berkontribusi untuk pengembangan UMKM kita,” kata Puspayoga usai menyerahkan bantuan perkuatan permodalan kredit usaha rakyat (KUR) kepada komunitas bank sampah Surabaya dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada komunitas bank sampah Mojokerto dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di pantai Kenjeran, Surabaya, Jatim, Selasa (28/2/2017).
Bank sampah yang bisa mengajukan KUR, harus sudah mengantongi IUMK dari camat. Dengan izin itu, bank sampah bisa melakukan usaha jual beli sampah dan mendapatkan fasilitas KUR dengan nominal plafond Rp 5 juta dan maksimal Rp 25 juta.
Acara HPSN merupakan refleksi dalam mengenang 17 tahun peristiwa longsor sampah di TPA Leuwi Gajah, kota Cimahi yang terjadi pada 21 Februari 2005 lalu yang memakan korban 157 jiwa. Kali ini panitia mengangkat tema peringatan “Mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020”.
Turut hadir dalam acara ini Wapres Jusuf Kalla, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya serta perwakilan Kementerian KKP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta Wali Kota Surabaya Tri Rusmaharini.
Kemenkop UKM dan Kementerian LHK bekerja sama mengintegrasikan bank sampah dengan kampung UKM digital.
Kerja sama itu terwujud dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional bertajuk Revolusi Mental Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/3/2016) silam.
Menurut Puspayoga, kementeriannya akan memfasilitasi kebutuhan UKM bank sampah dan kampung UKM digital mulai dari pelatihan lembaga, administrasi dan manajemen serta permodalan sehingga bank sampah bisa produktif dan terus berkembang di seluruh daerah.
“Kita bantu manajemen bank sampah dan akses pembiayaan dari KUR (kredit usaha rakyat) maupun pembiayaan dari LPDB (Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir),” ujar Puspayoga.
Puspayoga menjelaskan, program social technopreneur sangat penting direalisasikan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan cara pengembangan usaha berbasis teknologi.
Misalnya, mendorong pengelolaan bank sampah hingga menghasilkan produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomis.
“Kita sudah lihat hasilnya (produk daur ulang) bagus-bagus. Ini harus terus didorong agar semua daerah bisa menghasilkan hasil daur ulang sampah semacam ini,” katanya.
Ke depan, Puspayoga menambahkan, pengembangan usaha berbasis teknologi harus diperkuat sehingga proses hilirisasi bisa berjalan lebih baik.
“Social technopreneur harus bisa mengarah ke industrialisasi. Nanti perlunya kerja sama dengan kementerian perindustrian dan pertanian untuk produk pangan dan hortikultura seperti cabai atau tomat dan lainnya,” katanya. (chr)
