SEMARANG, Indotimes.co.id – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan terus memberikan keberpihakan nyata bagi eksistensi produk UMKM di pasar nasional menghadapi ancaman serbuan produk-produk asing.
Untuk itu, MenkopUKM pun meminta perbankan nasional meningkatkan pembiayaan UMKM di sektor produksi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas produk, sehingga produk-produk UMKM mampu menguasai pasar dalam negeri.
“Karena, di situlah letak kelemahan UMKM kita, yaitu kurang mendapat dukungan pembiayaan di sektor produksi,” kata MenkopUKM Teten Masduki pada acara BNI UMKM Festival 2023, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (8/8).
Dengan kondisi seperti itu, kata Menteri Teten, tak heran bila pasar lokal banyak dibanjiri produk dari luar negeri.
“Kita harus mempermudah UMKM untuk mendapat akses pembiayaan perbankan agar semakin kompetitif. Jangan sampai produk luar begitu mudah masuk ke pasar nasional. Kita bela terus produk UMKM,” kata MenkopUKM.
Ia juga menambahkan, pada tahun ini pemerintah telah mengalokasikan Rp450 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.
“Sekarang pemerintah sudah bikin kebijakan Rp100 juta tanpa agunan, harapannya perbankan dapat menjalankan program ini dengan baik, sehingga UMKM tidak lagi kesulitan mengakses pembiayaan,” ujar Menteri Teten.
Oleh karena itu, MenkopUKM berharap perbankan tidak lagi menggunakan skema agunan fisik (aset), melainkan Credit Scoring dalam menyalurkan kredit UMKM.
Credit scoring merupakan sistem penilaian kelayakan calon peminjam menggunakan beberapa metriks tertentu. Contohnya seperti jumlah kredit yang pernah dimiliki, kepemilikan beban kredit, dan seberapa sering menunggak pembayaran.
“Tercatat ada 79 persen UMKM yang belum mendapat akses kredit perbankan. Karena, banyak UMKM tidak memiliki aset untuk dijadikan agunan bank,” kata Menteri Teten.
MenkopUKM mengatakan skema Credit Scoring sudah saatnya diterapkan perbankan di Indonesia. Terlebih saat ini, sudah sekitar 145 negara sudah menerapkan skema tersebut dan tidak lagi mewajibkan agunan aset bagi UMKM.
“Seharusnya, Credit Scoring bisa segera diberlakukan,” kata Menteri Teten.
Di sisi lain, MenkopUKM juga meminta pelaku UMKM untuk mencatatkan kegiatan usahanya secara digital, agar rekam jejak usahanya tercatat dengan baik dan akuntable.
“Banyak aplikasi digital yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Dengan adanya pencatatan usaha, termasuk laporan keuangan, secara digital, maka bank cukup menilai itu tanpa meminta aset sebagai agunan,” kata Menteri Teten.
Ia juga berharap ajang BNI UMKM Festival dijadikan wadah untuk memperkuat ekosistem UMKM, khususnya dalam meningkatkan akses pasar dan pembiayaan.
“Harus ada Business Matching dengan pihak luar agar produk UMKM bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Contoh, banyak pelaku usaha di Jepang ingin bermitra dengan UMKM dari Indonesia,” kata Menteri Teten.
Untuk itu, MenkopUKM meminta para pelaku UMKM harus mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk, agar bisa masuk ke pasar-pasar modern.
“Harus bisa menciptakan produk-produk baru yang inovatif, serta meningkatkan kualitas produk,” ujar Menteri Teten.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setyawan menegaskan, BNI memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas UMKM melalui program KUR.
“Setelah naik kelas, ada layanan kredit lain, yaitu BNI Wirausaha bagi pelaku UMKM. Sehingga, kapasitas usahanya semakin besar lagi,” kata Putrama.
Menurut Putrama, pascapandemi diharapkan kinerja UMKM kembali meningkat melalui perluasan pasar hingga ke tingkat global.
“Ada peluang ekspor bagi UMKM lewat layanan BNI Xpora. Ada potensi sembilan juta diaspora di luar negeri yang bisa kita gali dan optimalkan bersama,” kata Putrama.
Melalui BNI Xpora ini, kata Putrama, UMKM bisa mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produksi, edukasi terkait laporan keuangan, dan pemasaran untuk perluasan bisnis.
Dijelaskan Putrama, BNI UMKM Festival adalah sebuah program yang diperuntukkan bagi UMKM untuk mendapatkan insight, serta pelatihan dalam meningkatkan skill berbisnis, sehingga dapat meningkatkan kapasitas bisnis para pelaku UMKM.
“Diharapkan dari dukungan yang diberikan ini, dapat membantu memperluas usaha mereka tidak hanya skala lokal namun juga skala global,” ungkap Putrama.
