JAKARTA, Indotimes.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku prihatin melihat minimnya tingkat partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengikuti program Tax Amnesty. Padahal perusahaan milik negara merupakan entitas bisnis pemerintah yang memiliki aset sangat besar.
“Saat ini dari 701 BUMN dan anak usahanya yang menjadi wajib pajak (WP), hanya 28 WP yang ikut tax amnesty, dengan nilai tebusan sebesar Rp13,01 miliar atau rata-rata tebusan sebesar Rp464,75 juta. Kalau hanya sebesar itu, saya rasa ini memalukan,” kata Sri Mulyani, saat sosialisasi Tax Amnesty, di Gedung Pertamina, Jakarta, Rabu malam (30/11/2016).
Menurut Sri Mulyani, padahal pajak merupakan faktor penting dalam membangun perekonomian nasional.
Di hadapan sekitar 600 pejabat direksi dan komisaris BUMN Sri menjelaskan bahwa setiap Rp1 triliun penggunaan pajak bisa membangun total 3,5 km jembatan, atau bisa untuk membangun 155 km jalan, bisa untuk membangun 11.900 rumah prajurit, atau bisa untuk menyediakan beras sebanyak 729 ton untuk rakyat miskin, bisa untuk menyediakan 306.000 ton pupuk, bisa untuk bantuan langsung bagi 355.000 keluarga miskin, dan setara dengan kebutuhan lainnya.
Sri Mulyani juga menggambarkan setiap Rp1 triliun penggunaan pajak pada transfer daerah dan dana desa, bisa untuk membangun sebanyak 6.765 ruang kelas SD, atau bisa untuk membangun 5.511 ruang kelas SMP, atau membangun 4.182 ruang kelas SMA.
Selain itu, dana sebesar itu dinilai bisa untuk membangun sebanyak 50 rumah sakit, atau bisa untuk memberi tunjangan profesi bagi 23.585 orang guru profesional dalam setahun, memenuhi bantuan operasional sekolah (BOS) 1,25 juta SD setahun, atau bisa untuk membangun 2.108 puskesmas dan lainnya.
“Pajak memang menjadi instrumen fiskal utama negara yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan negara mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya. (chr)
