JAKARTA, Indotimes.co.id – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menilai, penerapan subsidi solar flat Rp.1000 per liter yang diterapkan pemerintah selama 1 tahun belakangan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
“Subsidi solar yang nilainya sekitar Rp 7 triliun itu sebagian besar dinikmati oleh pengusaha transportasi dan pemilik kendaraan pribadi berbahan bakar solar yang pada umumnya adalah kalangan mampu,” kata Ferdinand dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/12/2016).
Menurut dia, para pembeli solar itu kendaraan-kendaraan besar yang dimiliki pengusaha dan dipastikan mereka adalah kalangan mampu yang tidak layak dapat subsidi.
“Inilah kesalahan model subsidi yang diterapkan pemerintah. Ada uang trilliunan yang dikucurkan secara cuma-cuma tapi dinikmati oleh kalangan mampu,” ujar Ferdinand.
Mestinya subsidi itu untuk kalangan tidak mampu dan untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta ketahanan ekonomi masyarakat kalangan bawah.
Dengan demikian, subsidi yang selama ini dinikmati oleh pihak yang tidak berhak mendapat subsidi harus dihentikan.
Untuk itu, EWI mendesak pemerintah untuk mencabut subsidi solar dari APBN karena ternyata tidak dinikmati oleh rakyat kalangan bawah, tapi dinikmati oleh kalangan mampu yaitu pengusaha dan pemilik kendaraan pribadi.
“Dan parahnya, siapa yang makin boros menggunakan bahan bakar, maka dialah yang mendapat subsidi lebih besar. Sehingga subsidi yang harusnya berkeadilan tidak terpenuhi,” kata Ferdinand.
Terkait mekanisme penyaluran subsidi supaya tidak membuat gejolak ongkos produksi di pasar, Ferdinand mengatakan, mekanisme tersebut harus diatur oleh pemerintah.
“Ada bentuk lain subsidi yang baik kepada kendaraan angkutan dristibusi, lebih baik pemerintah mensubsidinya lewat mekanisme pemotongan pajak kendaraan,” katanya.
Dengan nilai yang flat dan sama setiap kendaraan, maka ada keadilan besaran subsidi yang diterima dan tidak perlu menaikkan ongkos transportasi.
“Sekali lagi kami menyatakan agar pemerintah memperbaiki mekanisme subsidi solar. Subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran harus dicabut dan ditata ulang mekanismenya,” katanya. (Chr)
