JAKARTA, Indotimes.co.id – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan koperasi merupakan bagian penting dari pertahanan negara untuk menciptakan bangsa yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur yang berlandaskan kekuatan ekonomi rakyat.
“Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa pertahanan terkuat suatu bangsa adalah kesejahteraan rakyatnya. Negara yang kuat tidak hanya ditopang oleh militer yang tangguh, tetapi juga oleh ekonomi rakyat yang mandiri dan berdaulat sebagai bagian integral dari pertahanan negara,” kata Ferry dalam peluncuran Buku The Prabowo Mind: The New Indonesia Economy 5.0 Manifesto di Universitas Pertahanan di Jakarta, Selasa (12/11).
Wamenkop mengatakan, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui koperasi dapat dilakukan dengan mendorong kewirausahaan sosial, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. “Koperasi juga memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi dapat tersebar merata hingga ke pelosok negeri,” kata Ferry.
Melalui koperasi juga ditegaskan bahwa masyarakat bukan sebatas objek, namun lebih dari itu sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Masyarakat merupakan pelaku utama dalam rantai ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ferry mengungkapkan, saat ini aset seluruh koperasi di Indonesia baru sekitar Rp281 triliun, sementara aset BUMN sekitar Rp10 ribu triliun. “Bagaimana dengan aset koperasi ini kita dorong bisa bersaing dengan Badan Usaha Milik Negara. Inilah yang menjadi hal penting bagi Kementerian Koperasi,” ucap Ferry.
Lebih dari itu, Wamenkop juga menekankan penting bagi koperasi untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menjaga pertahanan keamanan. Koperasi harus menjadi alat perjuangan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang dikemukakan Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta.
Menurutnya, Buku The Prabowo Mind menawarkan gagasan pentingnya keberlanjutan, kedaulatan, dan kemakmuran sebagai tiga elemen yang tak terpisahkan dalam pembangunan bangsa. Untuk itulah, koperasi harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang mengurangi ketergantungan kita pada impor, khususnya dalam sektor pangan.
Wamenkop menegaskan, strategi pembangunan koperasi haruslah berorientasi pada pertumbuhan yang berkeadilan (growth with justice) dan bukan semata-mata untuk mencapai pertumbuhan (growth) melalui tetesan ke bawah (trickle-down effect). Dikatakan, ada tiga fokus arah kebijakan Kementerian Koperasi saat ini yang akan berpengaruh pada peningkatan kepesertaan masyarakat menjadi anggota koperasi, yaitu Rebranding, Digitalisasi, dan Tata Kelola dan Pengembangan SDM.
“Ketiga fokus kebijakan ini bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat, terutama Gen Z, meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan layanan koperasi melalui adopsi teknologi, serta restrukturisasi lembaga dan bisnis koperasi untuk memperkuat ekosistem perkoperasian,” kata Wamenkop.
Dekan Fakultas Keamanan Nasional Mayor Jenderal (Mayjend) TNI Pujo Widodo menyampaikan dalam konteks ekonomi 5.0 koperasi memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi wadah yang mampu menyerap teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi, serta mendistribusikan keuntungan secara adil dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Koperasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan membantu menimbulkan ekonomi yang inklusif. Koperasi merupakan wujud prajurit, entitas ekonomi teknologi yang berpengaruh pada prinsip keanggotaan dan gotong royong. Di masa depan, koperasi dapat menjadi pelaku utama dalam teknologi manusia yang inovatif, inklusif, dan berbasis kekuatan ekonomi,” ungkap Mayjend TNI Pujo.
