TASIKMALAYA, Indotimes.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM menggulirkan beberapa program strategis untuk memperkuat kinerja dan daya saing usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat.
Diantaranya, program untuk memperkuat kelembagaan koperasi, pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, pelatihan vocational, hingga sosialisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Selain menyerahkan program strategis tersebut, kita juga melakukan beberapa MoU dengan pihak lain untuk memperkuat program pemberdayaan KUMKM,” kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga pada acara sinergi Kemenkop dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pemberdayaan KUMKM, di Kota Tasikmalaya, Jumat (5/4).
Di acara yang dihadiri Plt Sekretaris Kemenkop dan UKM Prof Rully Indrawan, Deputi Pengembangan SDM Kemenkop UKM Rulli Nuryanto, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Sutyowati, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, dan Walikota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, Puspayoga berharap agar MoU yang sudah ditandatangani tersebut segera dijalankan.
“Saya minta hari ini teken MoU, besok sudah harus jalan. Jadi, jangan sekadar MoU, tapi harus bisa segera diwujudkan,” kata Puspayoga.
Menkop juga meminta jajarannya untuk tidak ragu dan malu mengadopsi program-program ekonomi kerakyatan yang ada di daerah. “Saya yakin banyak program bagus di daerah yang bisa kita tarik ke tingkat pusat. Banyak program ekonomi kerakyatan yang langsung menyentuh rakyat bawah yang bisa kita jadikan landasan untuk membuat program dan kebijakan di tingkat pusat,” ujar Puspayoga.
Bagi Puspayoga, pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. “Masalah itu adanya di bawah dan di tengah masyarakat. Kita harus mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi rakyat di bawah. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan atau pun program dari pemerintah pusat, kita harus banyak belajar dari masyarakat di bawah,” jelas Puspayoga.
Terlebih lagi, lanjut Puspayoga, saat ini pemerintah tengah getol menggelontorkan aneka program ekonomi kerakyatan. Tujuannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang nantinya akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, hingga memperkecil gini ratio.
“Hanya saja, selain menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, juga harus dibarengi dengan terciptanya pemerataan kesejahteraan. Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan itu adalah dengan memberdayakan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Hasilnya, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional saat ini sudah mencapai 4,48 persen. Pada 2018 saya yakin bisa di atas lima persen,” papar Puspayoga.
Oleh karena itu, Puspayoga berharap agar Pemda lebih berorientasi untuk meningkatkan kualitas koperasi yang ada di wilayahnya, ketimbang menggenjot dari sisi kuantitas. “Jumlah koperasi tak perlu banyak. Lebih baik sedikit tapi berkualitas. Yang perlu ditingkatkan lainnya adalah jumlah anggota koperasi. Apalagi, Tasikmalaya memiliki catatan tersendiri dalam historis perjalanan koperasi di Indonesia,” kata Puspayoga.
Puspayoga juga menyebutkan, fokus pemerintah membangun infrastruktur (darat, laut, dan udara) bertujuan untuk mengurangi high cost di sektor distribusi barang. “Dengan memangkas ongkos produksi dan distribusi, maka produk KUMKM bisa lebih berdaya saing atau kompetitif di pasar,” ujar Menkop.
Selain itu, kata Puspayoga, pemerintahan Presiden Jokowi juga fokus menggulirkan Dana Desa, menurunkan pajak UKM menjadi 0,5 persen, hingga suku bunga KUR yang sudah berada di kisaran 7 persen. “Masih banyak lagi program-program yang pro rakyat yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diiringi dengan terwujudnya pemerataan kesejahteraan,” ujar Menkop.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengataian, Pemprov Jabar sudah mencanangkan sebuah tagline berlabel “Koperasi Juara”. Artinya, program pemberdayaan koperasi yang di dalamnya termasuk para UKM yang menjadi anggota koperasi, merupakan program prioritas yang akan terus dilakukan Pemprov Jabar. “Dalam hal ini, kita juga akan terus mengembangkan Koperasi Pesantren yang ada di Jabar,” kata Uu
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan mewajibkan setiap sekolah untuk memiliki dan mendirikan koperasi, dimana anggotanya adalah seluruh siswa dengan pembinaan dari para guru. “Lahirnya koperasi di sekolah itu amat penting untuk pengalaman bagi para siswa dalam memulai sebuah usaha,” kata Wagub Jabar.
Untuk itu, Uu menyebutkan bahwa pihaknya menyiapkan program dan anggaran dalam hal pelatihan perkoperasian bagi kalangan siswa dan santri. “Bagi saya, pemahaman profesionalitas dalam mengelola koperasi itu mutlak dilakukan dan harus ditanamkan sejak usia dini,” tegas Uu.
Lebih dari itu, Uu juga berharap pengelolaan koperasi saat ini harus melek teknologi agar tidak ketinggalan zaman. “Pelayanan koperasi harus sudah melalui teknologi. Itu memudahkan dalam hal transaksi, memudahkan manajemen, dan memudahkan pengelolaan aset,” kata UU.
