JAKARTA, Indotimes.co.id – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terus mendorong agar pelaku KUKM di Indonesia untuk menerapkan ekonomi digital. Hal ini guna mendukung pemasaran produk UKM melalui Diplomasi Digital (Digital Diplomacy) oleh para diplomat yang bertugas di luar negeri.
“Dunia sekarang sudah tanpa batas ruang dan waktu, dan jarak. Jadi bila tidak menerapkan ekonomi digital seperti teknik pemasaran dengan sistem e-Commerce, maka Koperasi dan UKM kita akan sulit berdaya saing bahkan bisa saja tergilas dalam menghadapi era persaingan global,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, pada seminar Digital Diplomacy on Small Medium Enterprises: The Ne Power in the Economy, yang digelar CSIS dengan Sesparlu (Sekolah Pimpinan dan Staf Kementrian Luar Negeri), di Jakarta, Rabu (15/11).
Seminar dihadiri Ketua Umum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Hariyadi Sukamdani, Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte, dan sekitar 100 peserta, termasuk 22 orang Sesparlu yang terdiri dari diplomat senior Indonesia.
Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembekalan pada diplomat mengenai perkembangan dunia digital, manfaat yang dapat diperoleh serta tantangan yang akan dihadapi utamanya dalam sektor diplomasi dan UMKM.
Agus menjelaskan, untuk menciptakan Koperasi yang berkualitas, Kemenkop dan UKM sudah menggulirkan moto, tidak ada lagi koperasi tanpa IT, tanpa pelatihan dan tanpa transaksi.
Saat ini dari total jumlah 152.000 koperasi, baru sekitar 10 persen sampai 12 persen saja koperasi yang mengarah dan berbasis IT dalam pengelolaan bisnisnya.
Sedangkan untuk mengembangkan UKM, Kemenkop dan UKM secara masif mendorong pelaku UKM menerapkan bisnis e-Commerce atau Toko Online.
Pelaku UMKM yang berjumlah sekitar 59,7 juta dimana mayoritasnya (hampir 99 persen) pelaku usaha mikro dan kecil, baru sekitar 3,5 persen-5 persen yang usahanya mengarah pada pengelolaannya menggunakan sistem berbasis IT.
“Ini adalah tugas bersama baik pemerintah, swasta dan BUMN, serta masyarakat khususnya kaum intelektual untuk lebih mendorong pelaku Koperasi dan UKM di Indonesia menerapkan bisnis secara online,” ujarnya.
Sejauh ini Kemenkop dan UKM telah melakukan sejumlah langkah dalam menghadapi tren perubahan global tersebut. Program aksi reformasi koperasi yang mencakup reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan koperasi, telah menaikkan kontribusi koperasi sebagai suatu lembaga terhadap PDB nasional, dari 1,71 persen pada 2014 menjadi 3,99 persen pada 2016.
Hal tersebut di atas, salah satunya ditopang atas dampak perkembangan kewirausahaan di Indonesia, dimana rasio kewirausahaan naik dari 1,55 persen pada 2013 menjadi 3,1 persen pada 2016.
Sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing KUKM juga telah dilakukan, antara lain melalui program pemasaran, pembiayaan dengan program KUR yang suku bunganya terus diturunkan dan direncanakan menjadi 7 persen pada 2018, revitalisasi pasar rakyat, sertifikasi dan standarisasi produk UMKM, pembangunan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan dan wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha.
Memfasilitasi
Sementara itu, Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte mengatakan, kegiatan dengan Sesparlu ini merupakan kegiatan rutin yang dalam meningkatkan kapasitas calon diplomat RI di luar negeri.
“Tema digital diplomacy untuk SME ini sangat relevan dikaitkan perkembangan global saat ini dimana sudah mengarah ke bisnis online,” katanya.
Apalagi, pada pemerintahan Presiden Jokowi-JK, diplomat diarahkan untuk bisa mempromosikan produk dalam negeri di pasar global.
Ia mengakui, tentunya ada plus minus-nya dengan menggunakan sistem online saat ini.
“Namun saya menilai lebih banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari teknologi online,” ujarnya.
CSIS pun memberikan masukan kepada pemerintah, agar lebih menekankan pada semangat memfasilitasi dalam mengembangkan sistem online ini khususnya bagi start up yang begitu dinamis kemajuannya.
Sedangkan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, menekankan perlunya dimaksimalkannya penggunaan sistem e-Commerce dalam mencapai target-target perekonomian.
“Misalnya di sektor pariwisata, dimana pada 2019 ditargetkan 20 juta wisman (wisatawan mancanegara -red) , itu tak akan tercapai bila kita tak menggunakan sistem online,” kata Hariyadi.
Ia menunjuk target wisman 2016 sebanyak 12 juta yang terealisasi 11,7 juta. Juga target tahun ini sebanyak 15 juta wisman, namun sudah ada beberapa kendala misalnya dampak erupsi Gunung Agung di Bali.
Menurut ia, wisman perlu gambaran alternatif destinasi wisata selain Bali, yang selama ini belum banyak mereka dapatkan informasinya.
“Karena itu awal tahun depan, pemerintah didukung swasta, akan meluncurkan sistem online, visit wonderful Indonesia 2018 dimana akan menawarkan banyak paket program traveling menarik bagi wisman, yang langsung bisa melakukan pemesanan lewat platform online tersebut,” katanya.
