JAKARTA, Indotimes.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM mempercepat UMKM menerapkan praktik bisnis secara digital di tengah wabah Covid-19.
Hal ini berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa dalam masa pandemi Covid-19, pelaku UMKM menghadapi masalah dalam pemasaran yaitu penurunan permintaan secara drastis, yang dominan terjadi pada sektor makanan dan minuman serta industri kreatif.
“Digitalisasi KUMKM adalah kunci pemulihan ekonomi, sebab baru 13 persen UMKM yang sudah terkoneksi dengan digital. Karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan mempercepat UMKM go digital,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Halal Bihalal dengan IWAPI Nasional, Jumat (5/6).
Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mempercepat UMKM go digital ini, antara lain dengan refocusing terhadap program pelatihan di KemenkopUKM, yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan KUMKM terkait digitalisasi, salah satunya adalah melalui laman www.edukukm.id dan seri podcast.
Selain itu, dilakukan program pendampingan kakak asuh KUMKM di Smesco untuk akselerasi on boarding pelaku KUMKM dari offline ke online.
“Program lain yang langsung menyentuh usaha rakyat adalah pendampingan warung sembako offline ke online,” kata Teten.
Untuk meningkatkan kemampuan aspek hukum pelaku UMKM, KemenkopUKM juga memberikan layanan konsultasi, salah satunya adalah program bantuan konsultasi hukum via chat dengan pengacara yang dapat diakses di portal www.JDIH.Kemenkopukm.go.id
Ia menegaskan, Kemenkop dan UKM mendorong KUMKM untuk dapat mengoptimalisasikan pemasaran secara online, sehingga pelaku usaha tetap produktif di kondisi pandemi yang tidak memungkinkan aktivitas transaksi secara langsung.
“Pemerintah sudah coba mendorong atau melakukan pendekatan-pendekatan kepada e-commerce atau marketplace untuk membuat laman khusus KUMKM. Sehingga semua produk UMKM bisa masuk di laman tersebut dan bisa perlahan-lahan mulai mensubstisusi produk-produk impor yang selama ini mendominasi laman di marketplace,” kata Menkop dan UKM.
Di samping itu, pemerintah juga memberi perlakuan khusus bagi KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam waktu dekat, akan dibuka laman KUMKM di e-katalog LKPP sehingga bisa mendorong kementerian, lembaga, pemda, serta BUMN untuk belanja barang dan jasanya dengan memprioritaskan produk KUMKM.
KemenkopUKM sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada KUMKM agar bisa masuk di laman tersebut. Ia berharap para pengusaha IWAPI bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.
Dalam laman tersebut juga akan ada kanal khusus belanja di bawah Rp50 juta, yang dapat dimanfaatkan oleh KUMKM dan IWAPI.
“Misalnya membuat produk kuliner, sehingga jika ada kenbutuhan konsumsi di rapat-rapat dalam instansi pemerintahan, bisa langsung mengklik UKM sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam laman tersebut,” ujar Menteri.
Teten kembali mengingatkan kalangan pelaku UMKM, bahwa harus mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Aspek kesehatan, keamanan dan jaga jarak harus diperhatikan saat memulai bisnis di era new normal atau tatanan baru.
“Saya percaya perempuan UMKM termasuk IWAPI mampu bangkit untuk memulihkan ekonomi Indonesia,” katanya.
