JAKARTA, Indotimes.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM meraih penghargaan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut pada periode 2014-2018.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan diterima oleh Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan, dalam acara penghargaan kepada 43 Kementerian/Lembaga (K/L) penerima opini WTP unuk laporan keuangan 2014-2018 di Jakarta, Kamis (12/9).
“Kami keluarga besar Kemenkop dan UKM mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ini adalah komitmen kami untuk mengelola keuangan negara sesuai dengan amanah rakyat,” ujar Sekretaris Kemenkop dan UKM.
Tahun ini Pemerintah memberikan penghargaan untuk entitas Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak lima kali berturut-turut, salah satunya adalah Kemenkop dan UKM.
“Dalam setiap kesempatan, Bapak Menteri Koperasi dan UKM selalu menekankan kepada seluruh jajaran internal Kemenkop dan UKM maupun K/L , agar betul-betul profesional dan transparan mengelola keuangan negara, untuk digunakan dalam kerja yang nyata dan memberikan manfaat pada rakyat, ” kata Rully Indrawan.
Rully berharap penghargaan ini menjadi memicu semangat untuk terus bisa mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja Kemenkop dan UKM.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi Kementerian/Lembaga (K/L) yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya. Namun, ia menekankan untuk jangan gampang puas dan berhenti untuk mendapatkan WTP.
Menurutnya, selama ini Kementerian dan Lembaga mempunyai kelemahan atau penyakit paling besar yakni semangat dalam menggunakan anggaran tapi tidak dalam melaporkannya.
“Dalam pengelolaan keuangan negara kelemahan paling besar adalah seluruh K/L semangat saat merencanakan, lebih semangat lagi waktu menganggarkan, lebih semangat lagi waktu memakai anggaran, tapi kurang semangat waktu melaporkan,” tegasnya.
Bahkan tambahnya, banyak Kementerian dan Lembaga yang sudah mendapatkan WTP tapi tidak mengimplementasikan di laporan keuangan selanjutnya. Padahal hasil opini WTP baik untuk mengelola laporan keuangan selanjutnya.
“Mereka bahkan tidak peduli menggunakan laporan itu untuk perencanaan lagi. Jadi kalau bicara tentang siklus kita itu masih terpotong. Harusnya pelaporan dan pertanggungjawaban itu harus jadi feedback look untuk perencanaan sehingga tahun tahun ke depan jauh lebih baik,” jelasnya.
Oleh karenanya, ia berharap agar Kementerian dan Lembaga tidak hanya mengejar opini WTP. Tapi juga bisa melanjutkan hasil laporan tersebut untuk ke depannya.
“Yang saya khawatirkan saat dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dapat opini WTP itu tidak dipakai lagi dalam perbaiki perencanaan anggaran. Ini lah kelemahan kita, dan ini harus jadi masukan untuk perencanaan tahun selanjutnya,” ujar Menkeu.
