BALI, Indotimes.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM mengakui hingga saat ini masih banyak masyarakat belum memahami secara mendalam keberadaan koperasi. Mereka menganggap koperasi hanya terkait urusan simpan meminjam.
“Kondisi ini menyebabkan image terhadap koperasi merosot, sehingga tak dipercaya,” kata Plt Asisten Deputi (Asdep) Penyuluhan Kemenkop dan UKM, Bagus Rachman dalam paparannya pada acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Selasa (24/7).
Kondisi semakin diperburuk lagi dengan adanya ulah segelintir oknum yang mengatasnamakan koperasi dalam menarik dana masyarakat, tanpa kesadaran dan komitmen dari para anggota.
Untuk membangun kembali brand koperasi, ia mengungkap diperlukan PPKL yang memiliki komitmen, integritas, kemampuan dan semangat untuk hadir di tengah masyarakat dan gerakan Koperasi.
Sampai dengan 2017 sudah terekrut 1.035 PPKL yang tersebar di 33 Provinsi dan 273 Kabupaten/Kota. Keberadaan PPKL di beberapa lokasi akan membantu Dinas Koperasi dan UKM untuk kegiatan penyuluhan dan pemasyarakatan Koperasi.
Untuk mengoptimalkan peran PPKL sebagai ujung tombak diperlukan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas kerja PPKL dengan output terukur agar memberi hasil signifikan.
Misalnya, PPKL tak hanya memberi penyuluhan, tapi juga aktivator sebagai enumerator, informator, mentor, penyemangat dan kolaborator.
“Optimalisasi kinerja PPKL ini akan menjadi dasar transformasi yang dapat membawa perubahan pada koperasi,” jelas Bagus.
Jadi koperasi yang didampingi PPKL dapat melihat potensi yang dimiliki, sehingga dapat dikembangkan dan dikerjasamakan dengan Koperasi lain.
Di sini lain, ia mengungkap para PPKL akan memiliki rekam jejak dari tiap koperasi dan memiliki kesempatan untuk membranding di berbagai media.
Aktivitas PPKL di semua lokasi akan tersimpan di database website ppkl.kemenkop.id. Sehingga profil koperasi yang didampingi dapat dibangun melalui website tersebut.
Para PPKL akan bekerja menggunakan smartphone yang dimiliki dan melakukan akses pelaporan melalui website. Selain melakukan input data, PPKL juga dapat mengirimkan artikel dan story telling pembinaan yang mereka lakukan, sehingga dapat menjadi benchmark bagi PPKL lainnya.
Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan, Bagyo Sudarsono mengajak para PPKL memahami koperasi sesuai nilai dan prinsipnya.
Terutama bagaimana koperasi diperkuat secara kelembagaan, usaha dan keuangannya.
Dengan memperkuat positioning PPKL, ia berharap koperasi Indonesia dapat lebih maju dan berkembang dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan anggota serta masyarakat.
Ketua Forum PPKL, Dewo Gede Widnyanaputra, mengaku keberadaan petugas penyuluhan sangat dibutuhkan koperasi.
Bahkan tak sedikit para pengurus koperasi datang ke Dinas Koperasi dan UKM minta didampingi PPKL. Ini terjadi karena banyak koperasi yang didampingi PPKL berkembang dengan baik.
Sebab PPKL tak hanya memberi penyuluhan saja. Tapi juga pendampingan terhadap koperasi. “Jadi kami juga membantu memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi,” jelas Dewo yang mengaku membina 213 koperasi wilayah Tambanan, Bali.
