JAKARTA, Indotimes.co.id – Pemerintah Indonesia melalui Koperasi dan UKM ( UKM) menekankan pentingnya solusi alternatif untuk mendorong naik kelas yang disampaikan dalam APEC SME Working Group (SMEWG) Meeting ke-56 di Seattle, Amerika Serikat ().

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM ( UKM) Arif Rahman Hakim yang juga Ketua Delegasi RI, dan turut didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Henra Saragih selaku Wakil Ketua Delegasi, pada sharing season dengan tema Access to Finance and Alternative Financial Solutions.

SeskemenKopUKM Arif menambahkan, sebagaimana di sebagian besar negara lain, UMKM mendominasi sistem usaha di Indonesia bahkan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.

“UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia dengan sumbangsih mencapai 60,5 persen terhadap PDB nasional, 99,9 persen dari unit usahaa, hingga berkontribusi sebesar 15,6 persen terhadap non migas,” ujar Arif Rahan Hakim dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (24/8).

Baca Juga:  Kemenkop UKM Raih Peringkat 2 Zona Hijau Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Namun demikian, dengan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian, UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi pembiayaan dan investasi, Arif mengatakan rasio kredit UMKM tergolong masih rendah dan baru ditargetkan mencapai 30 persen pada tahun 2024.

“Hingga tahun 2022, rasio kredit UMKM terhadap total kredit masih stagnan di rasio 21,41 persen dengan nilai kredit sebesar Rp1,424 triliun dari total nilai kredit perbankan sebesar Rp6,497 triliun,” kata Arif.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan Investasi di Indonesia, Kemenkop UKM menerapkan berbagai langkah strategis guna meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM Indonesia. Mulai dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses pembiayaan melalui Mekaar atau Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan unit layanan PNM Mikro, hingga mendorong UMKM untuk memasuki platform Peer-to-Peer-Lending (P2PL) dan Securities-Crowd-Funding (SCF).

Baca Juga:  Akuisisi Selesai, PT Newmont Ganti Nama Jadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara

“Kemenkop UKM sebagai leading sector dalam pengembangan UMKM di Indonesia mendorong UMKM untuk meningkatkan dan masuk ke dalam platform P2PL dan SCF untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan memadai, tidak hanya melalui produk pembiayaan perbankan tetapi juga melalui Fintech (Financial Technology) dengan persyaratan yang tidak ketat sesuai perbankan,” kata Arif.

Arif juga mamaparkan, pihaknya memiliki program lain untuk mendukung solusi keuangan alternatif bagi UMKM, yakni S-Kopi sebuah platform digital yang menyediakan informasi terkait pembiayaan dan investasi UMKM, serta menghubungkan UMKM dengan lembaga jasa keuangan dan penyedia layanan penilaian kredit.

Dengan adanya S-Kopi, kata Arif, diharapkan platform ini dapat menjadi Marketplace Pembiayaan UMKM yang memungkinkan UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan. Lebih dari itu S-Kopi juga didesain menjadi e-commerce bagi UMKM untuk mempromosikan produknya dan terhubung dengan toko-toko UMKM di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya.

Baca Juga:  Produk Unggulan Daerah, Kemenkop UKM Resmikan RPB Kakao di Jembrana