JAKARTA, Indotimes.co.id – Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik berharap akan terbangun hubungan kolaboratif antara koperasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terciptanya stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.
“Koperasi bisa diberi peran lebih, karena di setiap pasar pasti ada Koperasi Pasar atau Koppas. Komoditi beras, misalnya, ada sekitar 4-6 titik mata rantai hingga ke konsumen. Bila kita bisa potong rantai tersebut melalui kerja sama dengan Koppas, maka harga di tingkat konsumen bisa stabil,” kata Damanik pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengembangan Kemitraan Usaha Distribusi Bahan Pangan Pokok Untuk Stabilitas Harga di Tingkat Konsumen, di Jakarta, Senin (9/9).
Damanik mengakui, pemerintah dinilai belum sanggup menuntaskan masalah fluktuasi harga pangan, terutama pada musim panen dan paceklik.
Bagi produsen, tingkat harga yang menguntungkan adalah sangat penting untuk kesinambungan usaha. “Sedangkan bagi konsumen, harga yang terjangkau sangat penting untuk memastikan hak-hak dasarnya terpenuhi,” ujar Damanik.
Skema kemitraan antar pemangku kepentingan dapat dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya, dalam hal pergudangan dan logistik, pemerintah dapat menggandeng berbagai pihak untuk menyediakan gudang penyimpanan serta jalur distribusi yang lebih efisien.
“Sehingga, dapat meringankan beban Bulog dalam hal menuntaskan permasalahan harga pangan nasional,” kata Damanik.
Damanik menambahkan, koperasi sebagai wadah pengembangan UMKM juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga. “Kehadiran koperasi dapat menggantikan peran tengkulak dan calo, serta memutus mata rantai dari produksi hingga distribusi,” ujarnya.
Dalam hal itu, Damanik menyebut bahwa koperasi memfasilitasi petani dan produsen agar lebih berkembang, serta tercapainya peningkatan daya beli rakyat. “Pemerintah harus melibatkan koperasi-koperasi di level desa agar tercapai stabilitas harga bahan pokok di tingkat konsumen”, ucap Damanik.
Dalam kesempatan yang sama, Dirut PT Food Station Tjipinang Arief Prasetyo Adi menekankan bahwa sebagai BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, pihaknya memiliki misi utama, yaitu stabilisasi pasokan dan harga di wilayah DKI Jakarta.
“Warga Jakarta membutuhkan pasokan pangan, karena tidak bisa produksi sendiri. Jakarta ketergantungan pangan 95 persen pada daerah lain. Setidaknya butuh beras 10 ribu ton per bulan,” kata Arief.
Permasalahan pangan di Jakarta, lanjut Arief, diantaranya pasokan beberapa komoditas tidak mencukupi akibat anomali cuaca dan keterbatasan produksi. “Selain itu, banyak terdapat kendala implementasi kebijakan pengaturan atau tata niaga bahan pangan”, ungkap Arief.
Arief menjelaskan, Food Station memiliki tugas membangun dan menyelenggarakan sentra perdagangan bahan kebutuhan pokok makanan. Kedua, mengadakan dan menyalurkan serta menjaga stabilitas suplai, distribusi dan harga bahan pangan pokok. Ketiga, melakukan dan mengelola perdagangan umum kebutuhan bahan pokok beras.
“Kita sudah biasa kerja sama dengan koperasi, khususnya Koppas. Bahkan, di tingkat hulu, kita juga sudah kerjasama dengan beberapa Gapoktan di sentra-sentra produksi di seluruh Indonesia,” kata Arief.
