TERNATE, Indotimes.co.id – Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mengaku optimistis 50 persen dari total Rp 1,2 triliun dana bergulir mampu tersalurkan hingga September atau kuartal III-2018.
Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, Iman Pribadi mengungkapkan, hingga kuartal II-2018 serapan dana bergulir masih sangat kecil. Hal ini lantaran pihaknya sejak awal tahun 2018 lebih fokus melakukan pembenahan terkait infrastruktur, seperti IT, standar operasional prosedur (SOP), termasuk pergantian manajemen.
“Saat ini penyerapan masih kecil, sekitar 1 hingga 2 persen, karena memang kita lebih hati-hati (menyalurkan dana). Saat ini kami sedang membenahi infrastruktur lebih baik sehingga meminimalisir potensi kredit macet,” kata Iman di sela Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Inklusif LPDB-KUKM di Ternate, Maluku Utara, Senin (27/8).
Turut hadir dalam kesempatan itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Kepala Cabang Askrindo Ternate Andi Zaiful, Kepala Bagian BPD Divisi Bisnis Ritel dan Program Askrindo I Made Wiryaputra, Sekretaris Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara Yon Basir, dan para pelaku KUMKM.
Selain pembenahan, pihaknya juga terus memperluas jangkauan penyaluran melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar Tri Sukses LPDB-KUMKM bisa terwujud, yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan dan sukses pengembalian. Kerja sama itu dilakukan dengan berbagai perusahaan penjaminan dan perbankan, diantaranya Jamkrindo, BLUD Dana Bergulir, lembaga perantara, serta dinas koperasi dan UKM di tingkat provinsi. Sedangkan Askrindo sendiri masih melakukan nota kesepahaman.
“LPDB saat ini tidak dapat membuka cabang segala macam, maka kita perlu banyak kerja sama dengan dinas koperasi dan lembaga penjamin yang ada di daerah. Sehingga monitoring juga bisa dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.
Mengutip data LPDB-KUMKM, penyaluran dana bergulir akumulasi periode 2008 hingga Juli 2018 tercatat mencapai Rp8,5 triliun untuk 1.017.481 UMKM. Dari jumlah itu, untuk Provinsi Maluku Utara, sejak 2008-2017 tersalurkan sebesar Rp11,6 miliar.
“Tahun ini kita alokasikan untuk Maluku Utara Rp11 miliar. Pelaku UMKM bisa mengajukan proposal melalui lembaga penjamin,” jelas dia.
Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara, Yon Basir menyambut baik upaya LPDB-KUMKM melakukan sosialisasi dan bimbingan program inklusif. Sebab menurut dia, akses permodalan selama ini menjadi masalah klasik yang dialami pelaku UMKM di Maluku Utara.
Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara, kata Yon, akan terus memberikan pendampingan dan membantu pelaku KUMKM untuk dapat mengakses permodalan dana bergulir. “Setiap tahunnya banyak KUMKM baru tumbuh, sehingga kemudahan akses permodalan sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin menambahkan, selama ini kualitas dan kelayakan proposal dalam pengajuan dana bergulir ke LPDB-KUMKM menjadi kendala utama. Utamanya, terkait kriteria jaminan. “Sekarang pengajuan bisa melalui lembaga penjaminan, nanti mereka yang akan memproses pengajuan proposal pembiayaan,” jelasnya.
