JEPARA, Indotimes.co.id – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) mengalokasikan dana pinjaman atau pembiayaan dengan pola syariah sebesar Rp 600 miliar untuk disalurkan kepada mitra binaan di seluruh Indonesia.
Hal itu sejalan dengan rencana LPDB membentuk Direktorat Syariah pada tahun 2017.
“Manfaatkan kesempatan emas ini dengan baik, apabila ada yang tidak tahu bagaimana cara mengajukan proposal silahkan nanti bertanya kepada kami,” kata Direktur Utama LPDB, Kemas Danial dalam acara Pengarahan dan Sosialisasi LPDB-KUMKM di KJKS-BMT Alhikmah, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (14/1/2017).
Hadir dalam acara tersebut Ketua Perhimpunan BMT Indonesia MPD Jepara Yasir Khalid, Kepala Satuan Pemeriksa Internal LPDB Jaenal Aripin, serta 172 mitra.
Berdasarkan data LPDB, penyaluran dana bergulir dengan pola syariah mencapai Rp 1,48 triliun atau 18,31 persen sampai 31 Desember 2016. Sedangkan total dana bergulir sebesar Rp 8,08 triliun. Sedangkan tahun ini, total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Dari jumlah tersebut Rp 600 miliar untuk pinjaman syariah, sisanya Rp 900 miliar untuk pinjaman konvensional.
“Mudah-mudahan konvensional dengan syariah kita pisahkan, Rp 900 miliar untuk konvensional, kemudian syariah ada Rp 600 miliar. Tapi kalau misalnya Syariah laku lebih banyak dan konvensional lambat kita bisa ambil dari konvensional,” ujar Kemas.
Teknis penyaluran pinjaman dengan pola syariah, LPDB akan berkejasama dengan Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indonesia, atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).
Kemas juga membuka peluang kepada mitra untuk bisa mengakses dana bergulir langsung kepada LPDB asalnya memenuhi syarat yang ditentukan.
“Sebetulnya angka Rp 600 miliar ini besar tapi infrastruktur sama saja karena menyatu (Direktorat Syariah dengan LPDB). Syariah itu hanya polanya saja, SDM-nya itu-itu juga. Nah kerjasama dengan BMT ini, karena BMT salah satu strategi partner kita di daerah, mereka itu cukup berkembang sekarang. Di daerah itu BMT itu paling banyak,” katanya.
Kemas menjanjikan alokasi pinjaman syariah untuk Jepara lebih besar, karena Jepara dikenal sebagai salah satu daerah dengan basis muslim terbesar. Dia berharap dengan bantuan dana stimulus dari pemerintah ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
“Dengan datangnya kami ke Jepara ada pertumbuhan ekonomi, agar angka pengangguran dan kemiskinan ditekan, dan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen nasional. Diharapkan Jepara bisa di atas 5,1 persen,” ujar Kemas.
Dia menambahkan, tingkat kredit macet (non performing loan/NPL) LPDB-KUMKM masih di bawah 1 persen. Tahun 2016 NPL sudah turun menjadi 0,44 persen dari sebelumnya 0,47 persen. Dengan NPL yang rendah dapat mendorong pemerintah menambah alokasi dana bergulir.
Ketua Perhimpunan BMT Indonesia MPD Jepara Yasir Khalid berharap LPDB dapat memberikan prioritas pinjaman kepada KUMKM Jepara, yang menjadi mitra mereka. Karena sudah barang tentu kehadiran Kemas di Jepara ini akan mampu memotivasi mitra dalam meningkatkan usahanya. (chr)
