TARAKAN, Indotimes.co.id – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan penyaluran dana bergulir pada tahun 2019 sebesar Rp 1,5 triliun yang terdiri dari Rp975 miliar untuk pembiayaan konvensional dan Rp525 miliar untuk pola syariah. Penyaluran dana bergulir ini lebih memprioritaskan sektor produktif.
Pernyataan itu dikemukakan oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo dalam acara “Sosialiasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM” di Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (23/1).
Turut hadir dalam itu antara lain Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, serta Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati.
Selain itu hadir pula, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto Sudarmono, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, Ketua Dekranasda Kalimantan Utara Rita Ratina Irianto, Kepala Disperindagkop dan UMKM Kalimantan Utara Hartono, maupun 200 pelaku usaha koperasi dan UMKM Kalimantan Utara.
“Khusus untuk usaha-usaha di sektor produktif itu akan lebih banyak lagi. Saya kira kita harus mengurangi sektor perdagangan. Terutama sektor produktif, pertanian, perikanan, dan perkebunan harus ditingkatkan karena sektor produktif memiliki nilai tambah yang cukup besar,” kata Braman Setyo.
Untuk pola penyaluran, Braman mengatakan akan bekerjasama dengan dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Selain untuk memperkuat permodalan bagi koperasi dan UMKM, penyaluran dana bergurlir juga bertujuan untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
“Kita tetap kerjasama dengan dinas koperasi, karena mereka sebagai unsur pembina di daerah. Mereka yang tahu persis mana koperasi yang berkualitas dan saya kira tidak ada koperasi yang menolak,” ujar Braman.
Mitra
Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang minim menyerap pembiayaan dana bergurlir LPDB-KUMKM. Hingga saat ini total penyaluran dana bergulir di provinsi termuda di Indonesia ini baru sebesar Rp12 miliar. Untuk itu, LPDB-KUMKM menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini guna menggaet pelaku usaha koperasi dan UMKM dalam mengakses dana bergulir lebih banyak lagi.
“Ini kesempatan emas diberikan oleh LPDB, dan belum tentu ada lagi di sini. Karena itu kami mohon dukungan di acara ini supaya dirasakan manfaatnya bagi pelaku usaha koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara,” papar Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin.
Pada tahun 2018, LPDB-KUMKM menyiapkan dana bergulir untuk Kaltara sebesar Rp 100 miliar. Namun minimnya respons dari mitra akhirnya realisasinya jauh dari target, yakni hanya 5 proposal pengajuan yang masuk dalam tahap analisis. Sedangkan 13 proposal lainnya harus dikembalikan karena tidak memenuhi syarat pengajuan, salah satunya terkait laporan keuangan.
“Kami ucapkan terima kasih acara bisa berjalan dengan baik, kami mohon maaf jika apa yg diharapkan gerakan koperasi dan UMKM belum terlalu optimal, maka ini jawaban agar penyerapan dana bergulir bisa optimal,” tandasnya.
Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie mengakui masalah sumber daya manusia (SDM) rendah mempengaruhi tingkat penyerapan dana bergulir di Kalimantan Utara. Karena itu, menindaklanjuti acara Sosialisasi dan Bimtek LPDB-KUMKM, dirinya menginstruksikan Disperindagkop dan UMKM Kalimantan Utara untuk membuat pelatihan peningkatan SDM bagi pelaku usaha koperasi dan UKM.
“Saya minta lakukan pelatihan cara buat proposal, kalau ada tenaga pendamping yang dilibatkan itu akan lebih baik supaya pelaku UMKM dibenahi masalah SDM,” kata Irianto.
Sejak ditetapkan sebagai salah satu daerah otonomi baru pada 2018, Kalimantam Utara sedang berupaya untuk membangun fondasi ekonominya, dengan cara mengoptimalkan peran koperasi dan UMKM. “Dana bantuan pemerintah banyak sekali, manfaatkan fasilitas dengan baik supaya bisa tumbuh berkembang,” ujarnya.
