JAKARTA, Indotimes.co.id – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan, seorang tenaga pendamping (TP) dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM harus memiliki knowledge, skill, dan networking.
“Intinya, mereka harus memanfaatkan jaringan tersebut. Dari itu semua, yang paling penting adalah Tenaga Pendamping harus memiliki mental attitude dan harus punya trademark yang baik,” kata Agus pada acara Peningkatan Kapasitas Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM dan Temu Solusi Pimpinan PLUT-KUMKM, di Jakarta, Senin (27/2).
Selain itu, lanjut Agus, para TP harus mampu menguasai teknologi informasi (IT) karena sekarang adalah eranya informasi dan IT.
“Seorang Tenaga Pendamping PLUT itu harus profesional, punya integritas, etos kerja, dan gotong royong, sehingga menghasilkan reputasi yang luar biasa. Filosofinya, harus mampu melihat, mendengar, dan mengalami, sehingga mampu menjawab semua pertanyaan masyarakat KUMKM terkait program-program PLUT,” kata Sesmen.
Agus menambahkan, program PLUT-KUMKM ini merupakan hasil koordinasi antara Kemenkop dan UKM dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.
“Kemenkop yang menganggarkan gedung PLUT melalui belanja modal (tugas perbantuan). Sementara Pemda yang memiliki lahan sekitar 2.000-3.000 meter. Saat ini, dari 49 PLUT, 26 diantaranya sudah diserahkan kepada Pemda setempat. Itu sudah menjadi tanggungjawab Pemda, termasuk menyiapkan tenaga pendamping PLUT,” ujar Agus.
Saat ini, menurut Agus, ada sekitar 80 daerah yang ingin dibangunkan PLUT-KUMKM juga.
Namun karena keterbatasan anggaran, tahun 2017 ini hanya akan dibangun gedung PLUT di dua daerah saja. Yaitu, Kabupaten Anambas (Kepri) dan Kabupaten 50 Kota (Sumbar), dengan masing-masing anggaran Rp3 miliar.
“Padahal, 80 daerah itu sudah siap semua. Tahun 2018, kita mengajukan usulan agar pembangunan PLUT bisa lebih ditingkatkan, karena PLUT memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat KUMKM”, papar Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Yuana Setyowati mengatakan, PLUT-KUMKM merupakan program strategis Kementerian Koperasi dan UKM yang memiliki peran memberikan layanan pendampingan KUMKM di bidang kelembagaan, akses pembiayaan, SDM, produksi, pemasaran/kemitraan usaha, dan akses IT.
“Kita telah membangun 49 PLUT-KUMKM di 24 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota dengan jumlah Konsultan Pendamping sebanyak 293 Orang. Dalam melaksanakan perannya, PLUT-KUMKM diharapkan dapat bersinergi dengan K/L dan para pemangku kepentingan, dalam rangka memperluas kerja sama dan sinergi baik dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, untuk optimalisasi peran dan fungsi PLUT KUMKM,” ujar Yuana.
Menurut Yuana, pihaknya juga sudah melakukan kerja sama dengan PT Telkom Tbk dalam Kampung UKM Digital. Saat ini, telah terealisasi di 13 PLUT-KUMKM.
Diantaranya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Tulungagung (Jawa Timur), Kabupaten Sukabumi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi DI Yogyakarta, Kota Banjarbaru, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara), Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Gianyar (Bali), Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Batu (JawaTimur).
“Pendampingan sentra UKM binaan telah terealisasi 785 UKM yang sudah melakukan transaksi E-Commerce melalui market place www.blanja.com,” katanya. (chr)
