BALI, Indotimes.co.id – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menekankan pada empat hal dalam upaya penguatan pembiayaan pelaku usaha mikro di High Level Forum on Multi Stakeholders Partnership (HLF – MSP) sesi tematik Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Memperkuat Pembiayaan Mikro untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berdampak untuk bersama-sama mendorong perluasan akses pembiayaan ke sektor mikro di Bali, Selasa (3/9)).
Empat hal yang dimaksud, pertama, Menteri Teten mengajak para delegasi untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor mikro. Hal ini diperlukan untuk memastikan perjalanan bisnis dari sektor mikro di Indonesia agar tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Teten, perluasan akses pembiayaan tidak hanya sekadar menyediakan modal usaha namun harus disertai dengan pendampingan intensif agar pelaku usaha mikro mampu bertahan di tengah gejolak perekonomian global yang dinamis.
“Semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama agar program seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) benar-benar menjangkau UMKM di seluruh negeri. Selain KUR kita juga salurkan pembiayaan ultra mikro melalui PT PNM (Permodalan Nasional Madani),” kata Teten.
Kedua, Teten berharap pemangku kepentingan dapat meningkatkan inovasi pembiayaan di sektor mikro. Sebab sektor UMKM terutama mikro kerap dihadapkan pada tantangan saat ingin mengakses pembiayaan. Tantangan tersebut seperti minimnya agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan hingga tingginya suku bunga pinjaman.
Beberapa inovasi skema pembiayaan yang murah dan mudah bagi sektor mikro yang diusulkan KemenKopUKM adalah penyaluran kredit dengan basis kredit skoring tanpa agunan. Selain itu juga kolaborasi dengan platform peer-to-peer lending atau securities crowd funding.
Dalam upaya memperkuat inovasi pembiayaan bagi UMKM, KemenKopUKM telah memfasilitasi pembiayaan sektor produktif melalui koperasi yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Inisiatif ini terbukti efektif mendongkrak kinerja UMKM yang diwadahi oleh koperasi.
Ketiga, Teten juga meminta agar sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan komunitas lokal dapat terus diperkuat demi mendorong sektor UMKM tumbuh dan memiliki daya saing yang tinggi. Penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan ini menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong sektor usaha mikro dapat naik kelas.
“Sinergi ini memastikan inisiatif pembiayaan mikro berdampak dan berkelanjutan, dengan peran aktif pemerintah daerah dalam menyeleraskan program pembiayaan dengan kebutuhan lokal,” ucap Menkop UKM.
Terakhir, Teten berpesan agar proses evaluasi dan monitoring terhadap seluruh program dan kebijakan terkait pembiayaan pada sektor mikro ini dapat dilakukan secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memastikan program tersebut dapat tepat sasaran dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Dengan pemantauan yang efektif, dapat segera diidentifikasi tantangan dan disesuaikan strategi yang diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Teten.
Dengan berbagai strategi yang disampaikan tersebut, Menteri Teten berharap agar rasio pembiayaan oleh lembaga keuangan dapat meningkat menjadi minimal 30 persen di tahun 2024. Untuk mencapai target itu KemenKopUKM juga sedang mempersiapkan implementasi ASEAN Micro and Small Enterprises Financing Institution (AMSEF) dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi UMKM terutama di sektor mikro.
Sebagai penutup, Teten mengapresiasi penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi ini sebagai wadah penting untuk memperkuat kerja sama global dan kemitraan transformatif.
