MATARAM, Indotimes.co.id – Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengaku diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperbesar kuota program revitalisasi pasar rakyat bagi pedagang kecil di daerah. Harapannya dengan bertambahnya jumlah pasar rakyat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita diminta bangun pasar oleh Presiden Jokowi untuk membantu rakyat. Untuk apa? Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang kita kejar, pemerataan kesejahteraan juga penting,” kata Puspayoga saat meresmikan Pasar Karang Bayan di Desa Karang Bayan, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Selasa (2/4).
Turut hadir antara lain Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria br Simanungkalit, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Saswadi dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat Fajar Taufik.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Puspayoga menyiapakan anggaran sekitar Rp 53 miliar untuk revitalisasi sebanyak 53 pasar rakyat pada tahun 2019 ini. Jumlah itu meningkat dari tahun lalu yang hanya berjumlah 51 unit. Untuk 1 unit pasar dianggarkan sebesar Rp 950 juta yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan.
“53 itu yang sudah penuni syarat, kalau 1000 bisa kita bangun. Syaratnya tanah resmi dan tidak jauh dari pedagang aslinya, karena pengalaman saya pindahkan pedagang ke pasar baru itu gak gampang, sulit juga,” ujar Puspayoga.
Untuk diketahui Kemenkop dan UKM sejak tahun 2003-2018 telah merevitalisasi pasar rakyat di 389 Kab/kota sebanyak 779 unit.
Khusus untuk Provinsi NTB sebanyak 31 unit pasar (2007-2019). Pada tahun 2019 ini, Kemenkop dan UKM mengalokasikan program ini fokus kepada daerah yang terkena dampak bencana.
Dalam kunjungan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Menteri Puspayoga meresmikan Pasar Karang Bayan di Desa Karang Bayan, Kabupaten Lombok Barat. Peresmian pasar itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Puspayoga. Pasar ini menempati tanah milik pemerintah daerah dengan total luas 1000 m2.
“Jadi manfaatkan dengan baik, jaga kebersihan dan drainase dibersihkan terus supaya baunya itu gak numpuk di sini. Kalau di Bali pasar tradisional banyak dikunjungi turis, misal pasar Sindhu Sanur,” harap Puspayoga.
Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid mengungkapkan, sejak dulu pedagang lokal terus mendesak supaya Pasar Karang Bayan segera dibuka agar mereka bisa berjualan. Mengingat selama ini pedagang khususnya dari Desan Karang Bayan belum memiliki pasar permanen. Mereka hanya memanfaatkan bahu jalan untuk menjajakan barang dagangannya.
“Kami sangat butuh bantuan terkait menghidupkan KUKM yang ada di masyarakat kami. Ini (pasar) akan menjadi suport bagi kami untuk membangun ekonomi masyarakat,” ungkap Bupati Fauzan.
Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, Victoria br Simanungkalit mengatakan, setelah diresmikan Menkop dan UKM Puspayoga, Pasar Karang Bayan akan dihibahkan ke pemerintah daerah. Sedangkan untuk pengelolaannya akan diserahkan kepada Koperasi Wanita Nurfallah Pekka (Perempuan Kepala Keluarga). Sebanyak 62 pedagang akan menempati 16 kios dan 46 lapak yang ada di dalam pasar tersebut.
“Kita harapkan dengan pasar ini bisa meningkatkan daya saing produk, dan pendapatan pedagang semakin meningkat. Itu harapan kita. Dan koperasi juga bisa mendapatkan tambahan keuntungan di sini. Jadi akan terjadi perputaran uang di desa,” kata Victoria.
