DENPASAR, Indotimes.co.id – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memindahkan satuan tugas (satgas) pengawas penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari Provinsi Bali. Satgas tersebut telah digeser ke Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur).
Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan, alasan pemindahan satgas pengawasan karena tingkat kredit macet dan gagal bayar (NPL/Non Performing Loan) dari penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM di Bali sangat rendah, yakni Rp 3 miliar atau 0,20 persen dari total plafon Rp 469,2 miliar.
“Ini yang menjadi perhatian kita. Dulu ada satgas di sini, tapi sekarang sudah kita pindahkan karena NPL-nya kecil, sehingga kebijakan kami satgas kita pindahkkan ke daerah lain. Kebetulan Provinsi Jawa Timur cukup besar NPL-nya sehingga kami berharap satgas itu ada di Surabaya,” ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM di Denpasar, Bali, Jumat (20/9).
Satgas di daerah diperlukan dalam rangka meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap dana bergulir yang telah disalurkan. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan para mitra agar senantiasa dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman kepada LPDB untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada mitra usaha yang lain.
Saat ini, satgas yang sudah beroperasi berada di Surabaya (Jawa Timur) dan Semarang (Jawa Tengah). Selanjutnya yang akan beroperasi di Bandung (Jawa Barat), Makassar (Sulawesi Selatan) dan Riau (Pekanbaru). Satgas ini akan membantu memastikan tidak ada kredit macet karena LPDB-KUMKM tidak boleh memiliki kantor cabang di daerah. Oleh karena itu, satgas yang didirikan didaerah diharapkan bisa menjaga tingkat NPL tersebut.
“Kalau suatu daerah NPL-nya tinggi, maka kami akan bentuk satgas disana,” tegas Braman.
Braman Setyo berkesempatan membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut, dihadiri antara lain Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, dan Kepala Dinas KUKM Bali I Gede Indra Dewa Putra.
Sepanjang tahun 2008 hingga saat ini, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 9,4 triliun kepada satu juta lebih pelaku usaha di Indonesia. Khusus untuk Bali, akumulasi penyaluran hingga 2018 mencapai Rp 469,2 miliar. Sedangkan tahun 2019 tingkat penyerapan oleh pelaku Koperasi dan UKM Bali baru mencapai Rp 2 miliar.
“Oleh karena itu, kami sangat berharap agar dinas yang membidangi koperasi dan UKM Provinsi Bali untuk dapat mendukung kami dalam meningkatkan penyerapan dana bergulir di Provinsi Bali,” kata Braman.
Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto berharap dengan digelarnya acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM ini dapat meningkatkan minat pelaku koperasi dan UKM Bali untuk mengajukan pinjaman/pembiayaan dana bergulir. Sehingga penyerapan penyaluran dana bergulir dapat terus bertambah hingga akhir 2019.
“Kami berharap dalam acara yang berlangsung selama dua hari ini dapat menambah kembali pelaku koperasi dan UKM yang mengajukan pembiayaan kepada LPDB,” katanya.
Kadis KUKM Bali, I Gede Indra Dewa Putra mengungkapkan dengan tingkat suku bunga yang murah mestinya para pelaku koperasi dan UKM banyak yang mengajukan pinjaman/pembiayaan ke LPDB. Karena itu, menurutnya kegiatan sosialisasi ini harus intens dilakukan LPDB dan pihaknya siap mendukung.
“Saya imbau para koperasi dan UKM Bali manfaatkan skema pembiayaan ini. Ini suatu bentuk dukungan, perhatian pemerintah pusat Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB ini. Kami tidak lagi mendengar koperasi yang kekurangan dana padahal skema pembiayaan banyak. Kalau mau daya saingnya tinggi, skala usaha meningkat, kebutuhan anggota terlayani dengan baik, maka manfaatkan LPDB ini,” imbuh Gede Indra.
