MEDAN, Indotimes.co.id – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo, mengungkapkan selama ini penyaluran dana bergulir sebagian besar berputar di wilayah Jawa dan Bali. Seiring dengan paradigma baru lembaga yang dipimpinnya, kondisi tersebut jangan lagi terulang.
“Ini jangan terulang kembali. Saya ingin sebaran lebih banyak di luar Jawa, seperti di Sumatra Utara. Dalam catatan LPDB-KUMKM, Provinsi Sumatra Utara belum banyak Koperasi dan UKM yang mendapatkan dana bergulir,” kata Braman Setyo, dalam Rapat Sosialisasi LPDB-KUMKM dengan 100 koperasi di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Selasa (17/4).
LPDB-KUMKM, kata Braman, juga akan memperbesar penyaluran dana bergulir untuk sektor riil dibandingkan sektor simpan pinjam. Terlebih, di Sumatra Utara ini dalam pengamatannya, koperasi yang bergerak di sektor riil lebih banyak dibanding Koperasi Simpan Pinjam.
“Dana bergulir harus lebih besar untuk sektor riil seperti kakao, karet, kopi. Mengapa harus lebih besar karena sektor riil dalam prosesnya memberikan nilai tambah lebih. Dan di Provinsi Sumatra Utara sebagian besar bergerak di sektor ini,” ujarnya.
Terkait akses dana bergulir yang masih dirasakan sulit di luar Jawa, salah satu alasannya karena LPDB-KUMKM tidak memiliki kantor cabang untuk melayani pelaku usaha di daerah. Karenanya, LPDB-KUMKM pun menjadikan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sebagai mitra strategis agar koperasi di luar Jawa dan Bali ikut merasakan dana bergulir.
LPDB-KUMKM sendiri sudah bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM yang berada di 12 provinsi untuk memperkuat koordinasi dalam penyeleksian dan penyaluran dana bergulir. Melalui rekomendasi dinas tersebut, LPDB-KUMKM bisa bergerak secara cepat dan efisien dalam menjangkau calon debitur.
Berapa besar alokasi dana yang akan digulirkan oleh LPDB-KUMKM untuk Provinsi Sumatra Utara, tergantung kebutuhan dari masing-masing koperasi.
“Jika tahun lalu sekitar Rp161 miliar maka ditargetkan lebih dari itu. Bisa Rp200 miliar, Rp300 miliar. Karenanya, Dinas Koperasi dan UKM harus bisa mendatanya,” kata Braman.
Terlebih dari dana Rp161 miliar yang dikucurkan di Sumatra Utara untuk 700 mitra, sebagian besar koperasi lancar mengembalikan dana pinjaman tersebut. Meski pengembalian dana tersebut bervariasi, namun dalam catatan LPDB-KUMKM, Provinsi Sumatra Utara ada dalam posisi terbaik dalam tingkat kolektabilitas atau kelancaran pembayaran cicilan.
LPDB-KUMKM, kata Braman, menawarkan kemudahan dalam akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM. Untuk itu, Braman meminta Koperasi dan UKM agar memiliki laporan keuangan yang jelas.
“Laporan keuangan ini indikator kelancaran suatu usaha. Maka, yakinkanlah kami dengan laporan keuangan,” ujarnya.
Yang penting, katanya, sebagaimana paradigma baru pengelolaan dana bergulir harus tiga sukses yaitu sukses penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian.
Ketua Umum Pusat KUD Sumatra Utara Jabmar Siburian mengatakan, potensi ekonomi di Sumatera Utara sangat besar dan sangat layak untuk dikembangkan oleh para koperasi. Namun, keberhasilan tidak akan tercapai tanpa ada bantuan dana dari pemerintah.
Dia mengatakan, dari 2010 hingga 2017 dana bergulir yang sudah dibayarkan dari Rp82 miliar lebih jika ditambah dengan bunga menjadi Rp99,1 miliar, sekitar Rp88,9 miliar sudah dicicil.
“Ini menunjukkan koperasi di sini sangat berkembang. Kebijakan kredit murah yang rata-rata 4 persen pertahun ini meningkatkan kesejahteraan koperasi. Rata-rata koperasi membayar cicilan Rp2,2 juta perbulan, jelas masih terjangkau dibandingkan kredit angkutan yang Rp3 juta perbulan. Tidak ada kemacetan pembayaran,” tambahnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara Amran Utheh mengakui keterbatasan modal menjadi kendala koperasi dan UKM untuk berkembang lebih lanjut. Masalah akses pasar, manajemen, informasi permodalan, juga menjadi kendala lainnya.
“Akses permodalan sebenarnya banyak, yaitu perbankan. Ini menjadi sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan. Namun untuk bermitra dengan bank harus bankable alias dapat memenuhi ketentuan bank. Bank terlalu berhati-hati membuat pelaku usaha semakin sulit mengakses modal,” ungkapnya.
Tawaran LPDB-KUMKM, menurutnya, jelas sangat membantu kendala permodalan yang dihadapi koperasi dan UKM. Karena itu, pihaknya akan terus menggenjot dana bergulir untuk pengembangan wirausaha. Terlebih informasi bagaimana mendapatkan dana bergulir ini sudah lebih detil dibandingkan sebelumnya yang kurang mendapatkan informasi mengenai dana bergulir. (chr)
