CIREBON, Indotimes.co.id – Plt Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Rosdiana Veronica Sipayung mengatakan, strategi dan program strategis Kemenkop dan UKM pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM, khususnya di kawasan desa di seluruh Indonesia secara holistic di tataran konsep.
“Oleh karena itu, pentingnya disusunnya strategi nasional pengembangan UMKM secara sinergi dengan seluruh K/L,” kata Rosdiana pada acara Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri bertema Pengembangan Usaha UMKM Berbasis Budaya di Desa, di Kota Cirebon, Kamis (9/8).
Di acara yang diikuti sekitar 40 orang Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Rosdiana mencontohkan beberapa sinergi dengan kementerian lain yang perlu dipertajam. Diantaranya, pengembangan desa wisata dengan pemberdayaan masyarakat baik melalui koperasi ataupun BUMDes.
“Selain itu, program pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan lokal seperti OVOP (One Village One Product) maupun Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Semuanya dilakukan dengan pendekatan usaha berbasis komoditas lokal dengan skala industri dan secara bisnis profesional lebih efektif dan sustainable atau berkelanjutan,” jelas Rosdiana.
Tak hanya itu, lanjut Rosdiana, sinergi yang dilakukan dengan Kemendes PDTT juga melalui pemasaran produk pedesaan melalui aplikasi.
“Pada tahap awal akan diuji coba dipasarkan melalui Koperasi Karyawan di Jakarta, sehingga diharapkan petani dan produsen menikmati nilai tambah dan konsumen mendapatkan keuntungan dengan harga yang lebih murah dan kualitas baik,” kata Rosdiana.
Menurut Rosdiana, ujicoba aplikasi kerjasama dengan Kopkar di Jakarta dengan alasan karena anggota Kopkar adalah para karyawan yang memiliki penghasilan yang pasti setiap bulannya.
“Belanja tinggal online, dan setiap akhir bulan bisa langsung potong gaji. Kita ingin aplikasi online tersebut untuk mempermudah karyawan belanja,” kata Rosdiana.
Rosdiana menyebut buah alpukat kualitas baik dari Soe NTT di petani harga Rp2.000 per kilogram, namun dijual di supermarket All Fresh sebesar Rp50 ribu per kilogram.
“Setelah dilakukan penelitian dan diidentifikasi pemotongan rantai distribusi, dapat dijual seharga Rp38 ribu di tataran konsumen, dan petani mendapat Rp13 ribu. Sehingga, petani meningkat pendapatannya dan konsumen menikmati potongan harga. Itu dilakukan pemasaran melalui aplikasi online,” ungkap Rosdiana.
Di samping itu, Rosdiana juga menyebut adanya peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM, termasuk di kawasan desa, yang tertuang dalam UU 20/2008 tentang UMKM dan PP 17/2013 tentang pelaksanaan UU 20/2008. “Yang dilakukan dengan cara pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, hingga koordinasi dan pengendalian,” imbuh Rosdiana.
Yang pasti, Rosdiana mengatakan bahwa ada sekitar 12 program unggulan Kemenkop dan UKM yang bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain, dalam mengembangkan UMKM di pedesaan.
Yaitu, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM, Pariwisata (Panduan Desa Wisata Hijau), One Village One Produk, Standarisasi dan Sertifikasi, Revitalisasi Pasar, Penataan data Nomor Induk Koperasi (NIK), Fasilitasi Pembuatan Akta Koperasi bagi usaha mikro, fasilitasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), pengembangan kewirausahaan, perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan dana bergulir, hingga fasilitasi UKM tenant dalam Galeri Indonesia WOW.
“Pemanfaatan pendanaan melalui LPDB KUMKM dengan suku bunga rendah untuk usaha produktif UMKM, telah dirasakan desa binaan Kemendes PDTT,” ungkap Rosdiana.
