NGANJUK, Indotimes.co.id – Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengakui kontribusi PDB koperasi di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain di ASEAN seperti Malaysia (5%),Thailand (7%) maupun Singapura yang diatas 10%.
“Hal itu antara lain karena pembinaan dan pengembangan koperasi di tanah air selama ini kurang konsisten, karena itulah awal 2014 kita lakukan reformasi total koperasi,” ujar Puspayoga, dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah,Tahun Buku 2017 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (12/4).
Turut hadir dalam acara itu, Plt. Bupati Nganjuk Abdul Wachid Badrus Ketua Umum TAM Syariah Imam Mukayat Syah, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, Sekretaris DSN MUI (Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia) Anwar Abas, Kadinas Koperasi dan UKM Jatim, Jabar dan Jateng, pengurus dan anggota KSPPS TAM Syariah.
Menurut Puspayoga, inkonsistensi pembinaan ini menyebabkan perkembangan koperasi di Indonesia berjalan relatif lamban, kalaupun jumlahnya banyak hanya dari segi kuantitas saja.
Menkop dan UKM membandingkan dengan Singapura dimana mantan PM Lee Kuan Yew pada 1973 secara konsisten membina NTUC Fair Price, hingga menjadi koperasi ritel terkemuka di di Singapura dengan pangsa pasar 60 persen, dan masuk dalam daftar 300 koperasi besar dunia.
Koperasi ini didirikan atas inisiatif aktivis organisasi buruh National Trade Union Conggress (NTUC) dan pengaruhnya di pemerintahan cukup kuat, dimana anggotanya mencapai 500 ribu orang, dibanding jumlah penduduknya yang hanya 6 juta jiwa.
Pada era yang sama tahun 1970-an, Indonesia gencar membangun Koperasi Unit Desa (KUD), namun berbeda pendekatannya. Kalau NTUC Fair Price dibangun dengan konsep pelibatan partisipasi masyarakat dan terutama para pekerja untuk aktif mencari solusi kehidupan mereka sendiri secara otonom, KUD dibangun dengan konsep dari atas dan interventif. Diberikan banyak fasilitas modal, gedung, manajemen, pengutamaan bidang bisnis.
Hasilnya, kalau NTUC Fair Price tumbuh dan berkembang pesat sebagai entitas bisnis mandiri yang dimiliki masyarakat secara luas, KUD malah rontok satu persatu karena fasilitas yang ada dicabut hingga kehilangan kepercayaan masyarakat.
“Karena itulah, sejak akhir 2014, kita melakukan reformasi total koperasi, yang kini sudah mulai membuahkan hasil alias pecah telur. Dimana dulu sanpai 2014, PDB koperasi hanya 1,7% kini menjadi 4,1%,” jelas Puspayoga.
Dengan berbagai langkah yang konsisten, Menkop dan UKM Puspayoga menargetkan pada 2019, kontribusi PDB koperasi di Indonesia bisa mencapai 5%. Artinya, sudah akan menyamai Malaysia setidaknya.
Puspayoga menegaskan, PDB koperasi tidak bisa lagi pada angka yang rendah harus terus dikejar pertumbuhannya. Banyak perubahan dalam regulasi yang dilakukan pemerintah untuk berpihak kepada koperasi.
“Tanpa koperasi berperan baik, tidak akan terjadi pemerataan kesejahteraan. Marilah bersama-sama koperasi betul-betul berperan untuk anggota,” imbuh Puspayoga.
Sementara itu, Sekretaris DSN MUI, Anwar Abbas mengapresiasi langkah KSPPS TAM Syariah umtuk mengkonvesi dirinya, pada dua tahun lalu (2016), dari yang sebelumnya KSP konvensional.
“Langkah ini merupakan keputusan yang berani arif dan bijaksana. Saya yakin konversi ini pasti diridhoi Allah SWT.
Dalam proses transformasi peran bapak Imam Mukayat Syah, selaku ketua KSPPS TAM sangat besar,” katanya.
Anwar yang juga Sekjen MUI menilai langkah konversi ini sudah sesuai dan sejalan dengan DSN MUI yaitu bagaimana memajukan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.
Plt Bupati Nganjuk Abdul Wahid Badrus
mengaku senang dan bangga KSPPS TAM syariah bisa melakukan RAT secara rutin.
“KSPPS TAM Syariah ini merupakan koperasi kebanggaan kabupaten Nganjuk, tentu memiliki kelebihan sampai-sampai Pak Menteri mau berkunjung,” katanya.
Gus Wachid, panggilan akrabnya, yakin bila koperasi dikelola profesional, inovatif dan modern, maka akan banyak bermunculan koperasi-koperasi tangguh, yang bisa menjadi solusi perekonomian Indonesia.
Ketua Umum KSPPS TAM Syariah, Imam Mukayat Syah menjelaskan, rangkaian RAT KSPPS TAM sudah dilakukan sejak Januari lalu sampai Maret di masing-masing di kabupaten/kantor cabang, dan puncaknya dilakukan pada 13 April 2018.
“Saat ini TAM Syariah memiliki 52 cabang, dengan jumlah cabang pembantu diatas 200 KCP,” katanya.
Sedangkan jumlah anggotanya pun membengkak dari 50 ribu pada 2016, menjadi 100 ribu pada akhir 2017. “Ini menunjukkan kepercayaan masyarakatbyang luar biasa, apalagi setelah kami mengkonversi menjadi syariah,” ujarnya.
Kinerja keuangan pun mencatat hasil positif dimana aset KSPPS TAM syariah tumbuh 9 persen dari Rp 540 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 594,9 miliar di akhir 2017.
Sisa Hasil Usaha (SHU) 2017 sebesar Rp 6 miliar atau tumbuh 9 persen dibanding 2016 yang Rp 5,4 miliar.
Pada 2018, KSPPS TAM menargetkan pertumbuhan aset 10 persen dan pembukaan cabang di Kalimantan.
