BOGOR, Indotimes.co.id — Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjadi salah satu pembicara dalam acara diskusi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Teten berbicara di sesi panel keenam bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam forum yang dihadiri para kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), maupun unsur TNI, Polri dan Kejaksaan dari daerah.
Teten membeberkan 5 masalah utama yang sering menghambat perkembangan UMKM di Tanah Air, yakni masalah SDM dan manajemen, finansial, institusi, inovasi dan teknologi, serta masalah pasar dan bahan baku.
“Masalah yang dihadapi UMKM banyak, dan ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden,” kata Teten dalam paparannya.
Sektor UMKM diakui tengah menjadi andalan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah lesuhnya ekonomi global. Terbukti UMKM telah berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 60,34 persen, menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen, juga berkontribusi terhadap nilai ekspor sebesar 14,17 persen, serta mencatat nilai investasi sebesar 58,18 persen.
Oleh karena itu, Teten mendorong supaya UMKM naik kelas agar ke depan struktur ekonomi tidak dimonopoli. Dalam hal ini Teten meminta peran aktif dari pemerintah daerah, melalui penguatan kelembagaan dinas yang membidangi usaha mikro dan kecil untuk menjalankan fungsi koordinasi, alokasi pendanaan yang cukup, mendayagunakan pusat layanan usaha terpadu (PLUT), menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan tata ruang untuk UMKM.
Tidak hanya itu, Teten juga menyiapkan program strategis lain dalam mendukung pemberdayaan KUMKM, di antaranya perluasan akses pasar produk dan jasa, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas manajemen SDM, serta koordinasi lintas sektor.
“Akselerasi pembiayaan dan investasi selama ini misalnya KUR dan pembiayaan UMKM tidak terlalu bagus, Karena itu, kita harus cari cara kemitraan dengan usaha besar, dan ini yang harus kita lakukan bersama,” ujar Teten.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Pemerintah Pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia dihadiri lebih dari 3.000 pejabat. Rakornas dibagi dalam delapan sesi. Setiap sesi diisi oleh narasumber dari kementerian/lembaga negara untuk memaparkan pokok pikiran terkait Program Prioritas Nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
