NTT, Indotimes.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan, perlu ada sinergi program antar berbagai stakeholders untuk membangun suatu daerah perbatasan.
Misalnya, dengan mendorong peran UMKM supaya bisa tumbuh dan berkembang. Begitu juga perlu mendukung penguatan permodalan dan pengembangan UMKM perbatasan negara berbasis potensi lokal.
“Dalam hal ini diharapkan adanya sinergi antara Kemenkop dan UKM, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan pemda, maupun K/L,” kata Asisten Deputi Permodalan pada Deputi Pembiayaan, Kemenkop dan UKM Luhur Pradjarto dalam Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Potensi dalam Rangka Penguatan Permodalan Masyarakat Perbatasan Negara di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), di Belu, NTT, Jumat (10/11/2017).
Rakor dihadiri Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perwakilan BNPP Provinsi Nusa Tenggara Timur, SKPD terkait di Kabupaten Belu, Camat, Lurah, maupun Pengurus Koperasi dan UMKM.
“Sehingga perekonomian di daerah perbatasan tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan pemerintah,” kata Luhut.
Meski begitu, menurut Luhur, dukungan permodalan bagi UMKM melalui kegiatan pengembangan wirausaha pemula sangat strategis, dan peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan. Selain itu, juga perlu ada tenaga pendamping.
Dengan adanya tenaga pendamping, diharapkan, para UMKM maupun koperasi dapat didorong untuk dapat mengakses pembiayaan yang bersumber dari lembaga perbankan maupun lembaga non bank.
“Tugas pendamping tidak hanya mendapatkan permodalan tapi juga membimbing pemanfaatan dana, bagaimana mengemas suatu produk yang baik dan bahkan mencarikan pasar yang potensial termasuk di daerah perbatasan,” katanya.
Dengan demikian, diharapkan usaha UMKM dan Koperasi dapat berkembang, pendapatan masyarakat meningkat sehingga masyarakat di daerah perbatasan hidup sejahtera dan akan memperkokoh NKRI.
Dalam kesempatan yang sama Petrus Bere, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, menyampaikan bahwa sebagai wilayah perbatasan negara yang merupakan beranda negara, maka Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus lebih bagus dari Negara tetangga.
“Prasarana yang telah dibangun pemerintah harus dimaksimalkan pemanfaatannya, masyarakat harus peduli termasuk para UMKM,” ungkap Petrus.
Sementara Boitenjeri, Deputi Pengelolaan Potensi Darat, BNPP menyampaikan, sebagai beranda negara harus menjaga pertahanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar PLBN dan lingkungan. (chr)
