WUB Pangkas Pengangguran dan Kemiskinan

BANDUNG, Indotimes.co.id – Provinsi Jawa Barat sukses membangun pertumbuhan ekonomi inklusif lewat gerakan pencetakan wirausaha baru (WUB).

Hasil ini, diharapkan bisa ditularkan ke semua provinsi agar jumlah pengangguran, penduduk miskin dan ketimpangan ekonomi sedang dengan rasio 0,42 persen bisa dipangkas.

“Maret 2014, Jabar launching gerakan pencetakan 100 ribu wirausaha baru (WUB) dan tampaknya keinginan tersebut akan terwujud tahun 2018, nanti. Sebab hingga 2016 kemarin jumlah WUB sudah mencapai 60 ribu. Yang terdata by name, by addres,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar dalam acara Gelar Produk Wirausaha Baru Jawa Barat di pelataran Gedung Sate, Bandung, Minggu (12/03/2017).

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharram, Duta Koperasi dan UKM Dedi Gumelar (Miing), Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal, Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya, Rektor Universitas Padjajaran Tri Hanggono, dan Kepala Dinas Koperasi Jabar Dudi Sudrajat Abdurachman.

Baca Juga:  Nextron Hadirkan Set Top Box Berkualitas ke Masyarakat

Dedi Mizwar juga mengatakan, berkat gerakan tersebut di atas, ekonomi Jabar di tahun 2016 tumbuh mencapai 5,67 persen atau meningkat dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 5,04 persen. Hal itu merupakan capaian tinggi.

Namun dia menyayangkan pada saat yang sama di Jabar masih terdapat pengangguran sebanyak 1,79 juta orang atau 8,72 persen dari jumlah angkatan kerja.

Selain itu, jumlah penduduk miskin juga masih tinggi mencapai 4,48 juta orang atau 9,57 persen.

“Kita juga mengalami ketimpangan ekonomi sedang dengan rasio 0,42 persen,” katanya.

Dalam rangka menghadirkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Jabar, kata Dedi, selain terus berupaya memperkuat iklim investasi yang disertai juga dengan, peningkatan daya saing melalui pendidikan maupun pelatihan atau kursus.

Menurut dia, Jabar juga tengah gencar mengupayakan penguatan jiwa wirausaha kepada para pelajar, mahasiswa, santri dan para pemuda. Tujuannya untuk membuka paradikma dan mindset dari pencari kerja menjadi jobdivers atau jobcreator.

Baca Juga:  Jaring Wirausaha Mapan, Kemenkop UKM Kembali Gelar Entredev 2024

Hal tersebut menurut Demiz, penting karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Dunia 83 persen para pemuda dan mahasiswa Indonesia bercita-cita menjadi pegawai, dan hanya 4 persen saja yang berminat menjadi wirausaha.

“Kalau 83 persen pemudanya hanya ingin menjadi pencari kerja. Tidak akan tertampung, di dunia industri sekalipun,” ungkap Dedi.

Sementara itu, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharam mengatakan, dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan, pemerintah sejak tahun 2011, hingga saat ini akan terus melaksanakan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang melibatkan seluruh stakeholders baik di pusat maupun daerah.

Agus Muharam mengapresiasi Gerakan Kewirausahaan Nasional 2017 kali ini mengangkat tema “Wirausaha Tangguh, Inovatif dan Peduli”.

Dia menambahkan, kegiatan GKN sangat penting dan sangat strategis, terutama untuk terus menumbuhkan spirit kewirausahaan di Tanah Air.

“Hal ini sangat penting bagi kita semua, terutama dalam menyongsong dan memasuki era baru dalam komunitas masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sebagai pasar tunggal (single market) dan tempat berproduksi (production base),” paparnya.

Baca Juga:  UKM Diminta Lebih Kompetitif di Era Digital

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM, dapat disampaikan bahwa PDB Koperasi sebagai lembaga sebesar 4,41 persen, sedangkan kontribusi PDB koperasi dari sisi anggota sebesar 18,96 persen dan PDB UMKM sebesar 61,41 persen.

Berdasarkan data sensus ekonomi BPS tahun 2016, dengan jumlah penduduk sebesar 252 juta orang di Indonesia, terdapat wirausaha sebanyak 7,8 juta orang atau 3,10 persen dari jumlah penduduk.

Dengan demikian tingkat kewirausahaan Indonesia telah meningkat sebesar 1,33 persen  selama kurun waktu 3 tahun terakhir, dari 1,67 persen menjadi 3,10 persen di tahun 2016.

Hal ini telah melampaui 2 persen dari populasi penduduk sebagai syarat utama suatu negara mencapaik kestabilan dalam perekonomian nasional. (vin)