JAKARTA, Indotimes.co.id – Keterlibatan dan peran industri minyak dan gas (migas) dalam mendukung kebijakan hilirisasi nikel pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berkontribusi besar terhadap perkembangan industri hilir nikel nasional dalam lima tahun depan.
“Pasokan gas bumi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energi bagi industri hilirisasi nikel akan mendukung kebijakan hilirisasi nikel nasional ke depan,” kata Vice President PetroChina International Jabung Ltd. Gusminar yang menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat” di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (25/10).
Hadir pembicara lainnya, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Eddy Agus Basuki serta pakar minerba Syamsu Daliend.
Menurut Gusminar, saat ini kebutuhan listrik yang paling besar di Sulawesi dipergunakan untuk smelter hingga tahun 2030 mencapai 11.139 megawatt (MW). Sesuai dengan kebutuhan tersebut, kata dia, pemerintah terlihat telah mengupayakan untuk penyediaan energi bersih dengan menggunakan natural gas dengan kebutuhan sebesar ± 2.500 MMSCFD yang tersedia di daerah tersebut maupun dari daerah lain yang di distribusikan dalam bentuk pipanisasi atau LNG sebagai bagian dari komitment transisi ke energi bersih.
“Dengan adanya konfirmasi pasokan gas ini, di harapkan akan mendukung hilirisasi nikel terutama dalam menjamin kebutuhan listrik di smelter-smelter tersebut,” ungkap Gusminar.
Gusminar menambahkan, berdasarkan statistik ketersediaan cadangan Gas Indonesia terbukti (P1) sebesar 35,30 TSCF dari total potensi sebesar 54.76 TSCF yang tersebar di wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Dari data yang ada dikeluarkan oleh pemerintah, realisasi penyaluran gas bumi domestik 2023 sebesar 3.745 BBTUD dari total produksi gas sebesar 6.637 BBTUD. Pemanfaatan gas bumi paling besar untuk industri sebesar 1.515,8 BBTUD (40,5%).
“Secara bertahap, pemerintah sendiri telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang, dan mengalihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Jadi kita optimistis hilirisasi nikel nasional dapat terwujud,” ujar Gurminar.
Senada dengan Gusminar, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono mengatakan, pasokan gas dan energi sangat penting dalam menjamin keberlanjutan industri hilir nikel ke depannya.
“Hilirisasi nikel selain mampu peningkatan pendapatan negara, namun juga penting untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik akan menjadi fondasi penting untuk memastikan agar sektor nikel dapat memberikan manfaat jangka Panjang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya mengatakan, pihaknya akan terus mengawal agar regulasi yang ada mampu menstimulasi hilirisasi nikel dengan tepat.
“Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan baik,” ujar Bambang.
Bambang menegaskan, pihaknya juga mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.
“Kita optimis dan siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Pak Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Bambang.
Pakar minerba Syamsu Daliend menambahkan, pihaknya sangat mendukung kebijakan hilirisasi nikel yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Karenanya, hilirisasi nikel memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
“Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan hilirisasi nikel Indonesia dapat semakin kompetitif di pasar global, sekaligus memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
