JAKARTA, Indotimes.co.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dapat menunjukkan kinerja positif di tengah pandemi COVID-19 setelah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.
“Bantuan dana, atau apapun bentuknya ke BUMN, BUMN harus tunjukan kinerja yang prima, bukan hanya untuk perpanjang nafas di tengah pandemi COVID-19,” ujar Eddy Soeparno dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (5/6).
Dengan kondisi APBN yang cukup ketat, maka setiap dana yang dikucurkan harus sesuai sasaran agar manfaatnya terasa bagi perekonomian. Untuk itu, dia berharap penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan peruntukannya.
“Harus hati-hati penggunaannya, berikan Key Performance Indicator (KPI), Kementerian BUMN harus tegas,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengawasi kinerja BUMN sehingga dana bantuan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan ke negara. Dia berharap, bisnis BUMN dari hulu hingga hilir dan mendorong aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Lebih jauh dia mengatakan, terdapat tiga skenario pemerintah memberikan bantuan dana ke sejumlah BUMN yang terdampak pandemi COVID-19. Yakni bantuan melalui penyertaan modal negara (PMN), pembayaran kompensasi atau utang, dan dana talangan.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah menyiapkan pencairan pembayaran kompensasi sebesar Rp108,48 triliun kepada sejumlah perusahaan negara. “Jadi sewajarnya pemerintah bayar utang ke BUMN-BUMN. Jadi ini piutang temen-temen BUMN di pemerintah,” ucapnya.
