AMBON, Indotimes.co.id – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama mitra dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno mengatakan, dari hasil rapat yang dilaksanakan sebagian besar OPD dari mitra Komisi I mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan.
“Saya kira situasi dan kondisi APBD kita untuk 2023 cukup kritis karena memang kenyataannya seperti itu. Yang pertama, Pemda harus mengembalikan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang besarannya hampir mencapai Rp 140 miliar. Ada juga alokasi menghadapi tahun politik untuk KPU dan Bawaslu yang relatif cukup besar sehingga mempengaruhi postur APBD 2023,” ungkapnya kepada wartawan, di Ambon, Senin (28/11).
Wenno mengharapkan, program dan kegiatan dari masing-masing OPD di 2023 lebih realistis dikarenakan APBD yang terbatas.
“Memang anggaran harus ditujukan kepada program dan kegiatan yang betul-betul bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, khususnya pada pos belanja langsung,” tegasnya.
Sementara, lanjut Wenno, pada pos belanja tidak langsung seperti gaji dan tunjangan yang sudah pasti.
“Itu yang menjadi harapan kita sehingga APBD 2023 lebih realistis penggunaannya karena memang anggaran terbatas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin,” tandasnya.
