JAKARTA, Indotimes.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menegaskan, pemberantasan pungli (pungutan liar) harus dilakukan secara sistemik dan masif.
“Pungli bukan hanya perbuatan menyimpang yang menghambat pelayanan publik dan menjadikan biaya tinggi, tetapi lebih dari itu, pungli telah menggerus kepercayaan publik. Pemberantasan pungli harus dilakukan secara sistemik dan masif,” kata Asman di Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Asman mengatakan, saat ini birokrasi pemerintahan masih menjadi bagian dari permasalahan daya saing bangsa. Pungli merupakan salah satu penyebab utama yang menjadikan birokrasi tidak efisien.
Sebagaimana dirilis “World Economic Forum”, Indeks Daya Saing Indonesia tahun 2016 berada di peringkat 41, penyebab masih tertinggalnya daya saing bangsa tersebut adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan pungli. Pemerintah telah menggelar Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) dan membentuk Satuan Tugas Sikat Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam memberantas praktik pungli.
“Korpri sebagai organisasi profesi pegawai ASN juga harus mendukung sikap tegas Presiden tersebut,” ujar Asman.
Untuk menindaklanjuti OPP, Kementerian PANRB telah mengeluarkan SE Menteri PANRB No.5/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.
Selain itu, juga melakukan langkah-langkah sistemik yang sifatnya fundamental melalui percepatan reformasi birokrasi, khususnya pada area perubahan pengawasan, pelayanan publik, dan tata laksana.
Serta memacu pembangunan Zona Integritas, reformasi pada area pengawasan yang juga difokuskan pada upaya penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
“Kami mendorong penguatan APIP untuk secara terus menerus memaksimalkan fungsinya,” ujar Asman.
Untuk mengurangi praktik pungli, Kementerian PANRB mewajibkan seluruh unit penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menginformasikan secara terbuka Standar Pelayanan, serta mendorong inovasi pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat makin cepat, ringkas dan bebas dari pungli.
Sedangkan pada area perubahan tata laksana, reformasi untuk mencegah terjadinya praktik pungli selain dilakukan melalui penataan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola pemerintahan.
Selain itu, juga melalui akselerasi penerapan “e-government” di semua instansi pemerintah, terutama di unit kerja penyelenggara pelayanan publik, guna meminimalisir pertemuan langsung antara penerima dan pemberi layanan. (chr)
