TANGERANG, Indotimes.coid – Dalam hitungan hari, Kota Tangerang genap berumur 25 tahun. Usia seperempat abad ini tentunya cukup matang bagi sebuah kota yang berdiri. Sejumlah pembenahan sudah dilakukan, namun kekurangan masih tetap ada. Maka itu di hari jadinya ini momentum untuk menjadi lebih baik lagi mesti digelorakan. Jangan hanya sekadar seremonial. Apalagi sejumlah persoalan masih belum teratasi di Kota Tangerang. Dari banjir, macet, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Ini agar Kota LIVE (Liveable, Investable, Visitable, dan E-City) bisa ‘benar-benar’ terwujud.
Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi, ST mengatakan, perbaikan harus terus ada, agar tidak stagnan. Perbaikan masih banyak yang harus dilakukan, baik dari infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. “Kalau sudah bagus terus berhenti itu si nggak ada. Harus ada inovasi dan pembaharuan,” katanya. Jumat (16/2/2018)
Misalnya saja dari segi pendidikan. Jika saat ini seluruh sekolah dasar dan menengah pertama sudah gratis, ada sektor lain yang harus diperhatikan. Yakni sekolah swasta yang tergolong bukan sekolah mewah.
Dahulu masyarakat berlomba untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri karena fasilitas pendidikan yang cukup dan sekolah gratis. Sekolah swasta dengan kategori menengah ke bawah jadi sepi peminat. Harus ada terobosan agar sekolah swasta juga tidak gulung tikar.
“Nah ini juga kebetulan karena SMA kewenangannya diambil provinsi, jadi alokasi anggaran yang sebelumnya di SMA kita pindah ke SD dan SMP swasta agar gratis. Tapi ini tentunya juga dengan kesepakatan kedua belah pihak. Karena ada swasta yang tidak mau,” terangnya.
Tak hanya itu, pembangunan gedung terutama mal dan pusat perbelanjaan juga harus dipertimbangkan. Jangan terlalu liar, karena ada beberapa mal di Kota Tangerang yang cenderung sepi. Hal ini disebabkan banyak faktor, mulai dari lokasi yang terlalu berdekatan, hingga persaingan bisnis.
Suparmi menilai perlu ada campur tangan pemerintah dalam hal ini. Sebelum pembangunan mal sebaiknya didiskusikan dengan pemerintah, karena nantinya menyangkut tata kota dan infrastruktur yang berkelanjutan. “Jangan sampai sepi juga, karena bagaimanapun mereka merupakan penyumbang PAD,” kata Ketua DPRD asal PDI Perjuangan tersebut.
Suparmi juga buka-bukaan terkait isu yang lebih krusial. Yakni penanganan masalah banjir dan beberapa keluhan warga lainnya. Ia menilai persoalan banjir dari tahun ke tahun belum bisa teratasi. Idealnya, penanganan masalah banjir harus dibantu, baik dari provinsi sampai pusat. Alasannya, selain dibutuhkan biaya yang besar juga harus ada perencanaan matang agar banjir bisa teratasi.
Bukan cuma pembangunan, dari segi pelayanan kepada masyarakat juga harus lebih diperhatikan. Terlebih, saat ini hampir seluruh pelayanan administrasi bisa diakses melalui online. Namun, ia menilai pelayanan online bukan solusi menyeluruh. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi IV Sjaifuddin Z Hamidin. Menurutnya, gembar-gembor walikota sebagai kota smart city harus segera diwujudkan. Bicara kota layak huni, fasilitas kecil seperti pejalan kaki untuk disabilitas dan lainnya harus segera tersedia. Jika memang belum terpenuhi, berarti kota layak huni belum bisa dibilang layak huni.
Ia berpendapat, Peraturan Daerah yang sudah ditelurkan saat ini banyak yang mandul. Seperti Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima (PKL). “Mana? Katanya mau dibuat by name, by address, by zonasi. Tapi sampai saat ini tidak juga terealisasi,” tegasnya.
Ada juga Perda mengenai Garis sempadan Jalan yang hingga kini tidak juga terealisasi. Karena masih banyak ruko yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Sehingga ruko yang dibangun tidak memiliki lahan parkir. Sehingga ketika ada pembeli di ruko tersebut kerap membuat kemacetan.
“Meskipun kita tidak pungkiri hal yang sudah dilakukan Walikota Arief R Wismansyah memang luar biasa. Banyak hal besar yang sudah dilakukan. Tetapi, bukan berarti tidak ada evaluasi,” terangnya.
Ia berpesan, setelah kita mengetahui apa saja permasalahan di Kota Tangerang, hal itulah yang harus didahulukan. Seperti Perda yang mandul harus segera diubah atau ditegakkan. Ia menilai saat ini pemerintah hanya mengerjakan yang memang mudah dikerjakan dan tidak memiliki tantangan.
Kata dia, pembangunan secara menyeluruh harus memihak rakyat. Seperti pembangunan minimarket yang merajalela dan tidak teratur. Ia menilai banyaknya minimarket bisa mengurangi pendapatan warung kecil. “Ya saya berharap di ulang tahun ini yang juga tahun politik semoga Kota Tangerang tetap kondusif,” tandasnya.
