AMBON, Indotimes.co.id – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias membeberkan sejumlah persoalan yang terjadi di Maluku saat ini.
Salah satunya, Maluku dalam proses pembangunan terkendala dengan kemampuan keuangan daerah.
“Hal ini jauh berbeda dibandingkan dengan luas wilayah Maluku yang berciri kepulauan,” kata Yeremias kepada wartawan, di Ambon, Rabu (17/7/2024).
Kemudian, lanjut Yeremias, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat juga tergolong kecil, karena hanya berasal dari pajak kendaraan bermotor. Itupun dibagi hasilnya ke kabupaten/kota.
Menurutnya, keuangan daerah yang kecil tidak mampu untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di Maluku. Bahkan sampai hari ini, intervensi program dan kegiatan dari pemerintah pusat melalui APBN masih sangat terbatas.
“Terbukti, masih banyak di infrastruktur seperti jalan dan jembatan belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” bebernya.
Apalagi, lanjut Yeremias, saat ini Maluku sementara berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, lantaran banyak infrastruktur penunjang ekonomi rusak akibat cuaca ekstrem.
Banyak infrastruktur penunjang ekonomi rusak, banyak jalan yang longsor, banyak jembatan yang patah, demikian juga beberapa kecamatan juga terisolir bukan karena belum ada akses, ada akses tetapi semua pada putus, sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup.
Ke depan diharapkan, pemerintah yang dibentuk di masa mendatang mestinya jeli dan melihat hal ini.
Persoalan ini juga pernah disampaikan Yeremias, saat DPRD Provinsi Maluku menerima kunjungan kerja (kunker) dari DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/7/2024) lalu.
Kunker wakil rakyat asal ibukota negara itu merupakan tindak lanjut dari agenda yang sudah ditetapkan oleh Badan Anggaran (Banggar) maupun Badan Musyawarah.
Agenda tersebut juga dalam rangka membahas agenda kerja, sekaligus mendapat informasi tentang proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD Provinsi Maluku.
“Saya berharap melalui pertemuan ini ada dampak positif, dalam hal keuangan daerah maupun pembangunan di Maluku,” harap Yeremias.
DKI juga dengan masalah yang kompleks, tetapi karena kekuatan atau anggaran mereka begitu besar, sehingga mereka sanggup dan mampu membiayai setiap program untuk kepentingan rakyat di DKI.
“Dari hal itu ada saling tukar menukar informasi, sehingga apa yang menjadi kendala Maluku dapat teratasi,” harap Yeremias.
