Melanggar UU, Naturalisasi Archandra Tahar Kembali Jadi Sorotan
(Foto ist)

JAKARTA, Indotimes.co.id – Keberadaan Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral () terbilang mulus tanpa menimbulkan riak.

Hal berbeda dengan ketika dia ditunjuk sebagai Menteri ESDM menggatikan Sudirman Said pada reshuffle kabinet jilid II beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, mantan Komisi Hukum DPR-, Djoko Edhi S Abdurrahman mengatakan, masuknya Archandra sebagai Wamen dengan “mulus” itu memanfaatkan keriuhan Demo Bela Islam 411 November 2016.

“Dia luput dari perhatian Sosial Media (Sosmed) yang saat itu sedang sibuk dengan berita demonstrasi. Ini tidak seperti ketika dia ditunjuk menjadi Menteri ESDM yang terpaksa dicopot karena terjungkal oleh Undang-undang No 39/2009 tentang Kementerian Negara di mana Arcandra adalah warga negara Serikat,” kata Djoko Edhi di Jakarta, Jumat (10/2).

Menurut Djoko, masuknya Archandra sebagai Wamen ESDM tidak lepas dari peran Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Namun hal itu tetap Undang-undang yang sama dan Undang-undang Kewarganegaraan ( KN).

Baca Juga:  Program Keluarga Muda Berdaya Kemenpora-BKKBN Goes to Campus Hadir di Unkhair Ternate

“Karena dia menjadi warga negara Indonesia dengan proses naturalisasi pemain sepak bola, bukan naturalisasi yang diwajibkan UU KN bagi pejabat tinggi politik, di mana saya menjadi anggota UU itu,” ujarnya.

Terkait gonjang-ganjing posisi Direktur Utama , kata Djoko, saat ini Archandra menjadi ex officio Dirut Pertamina setelah Dirut dan Wadirut dicopot RUPS.

“Sampai tahapan ini, tampaknya LBP sukses. Ada proyek sebesar Rp 700 triliun di situ yang bisa didulang untuk kepentingan Pilpres dan pengganti peran Reza Chalid. Saya kira LBP masih punya kesempatan menjadi Wapres yang gagal diraihnya terganjal Jusuf Kalla (JK), rival abadinya dalam bisnis maupun politik jika ia mampu menangguk yang Rp 700 triliun itu,” papar Djoko Edhi.

Namun kata dia, keputusan LBP yang mengandalkan Archandra sepertinya salah pilih orang. “Sejak awal, LBP sukses mempromosikan Archandra dengan sejumlah kehebatannya tapi ternyata hal itu tidak benar,” ujarnya. (chr)

Baca Juga:  Calon Daerah Penyelenggara PON Harus Punya Modal Awal