JAKARTA, Indotimes.co.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menghadiri acara deklarasi 18 kementerian /lembaga termasuk Kemenpora tentang forum kolaborasi pemuda untuk pengurangan risiko bencana.

Deklarasi yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Jumat (4/10) ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor untuk Pelayanan Kepemudaan.

Menpora Hadiri Deklarasi 18 Kementerian/Lembaga Forum Kolaborasi Pemuda untuk Pengurangan Risiko Bencana

Menpora mengatakan, deklarasi yang ditandatangani ini tak boleh berhenti sebagai dokumen semata. Program-program yang melibatkan semua pemangku kepentingan harus didorong.

“Langkah ini harus menjangkau pemuda, memastikan bahwa mereka mendapatkan peran yang layak dan relevan dalam setiap program yang dijalankan,” ujar Menpora.

Menpora menegaskan pihaknya akan terus berkomitmen dalam mengembangkan kerja sama dalam berbagai sektor. Tak hanya dalam konteks pengurangan risiko bencana, tapi juga dalam pembangunan kepemudaan.

“Kami ingin memastikan bahwa program pemerintah yang melibatkan pemuda bisa berjalan dengan baik. Pemuda kita harus produktif, terampil, dan siap berkontribusi bagi bangsa,” tandasnya.

Baca Juga:  DKI, Jatim, Papua dan Aceh Berbagi Emas Sepatu Roda PON XX Papua

Adapun Isi Deklarasi Forum Kolaborasi Pemuda Untuk Pengurangan Risiko Bencana:

‘Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggarain Pelayanan Kepemudaan, dan mendukung Forum Kolaborasi Pemuda Untuk Pengurangan Risiko Bencana, kami berkomitemen’ :

1. Melaksanakan kolaborasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan untuk pembinaan dan peningkatan peran pemuda dalam hal pengurangan risiko bencana;

2. Meningkatkan sinergisitas program antar sektor untuk pengembangan sumber daya pemuda yang kreatif dan inovatif dalam upaya pengurangan risiko bencana;

3. Mengaktualisasikan peran pemuda untuk melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar terhadap masala pengurangan risiko bencana;

4. Berpartisipasi aktif melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda sebagai upaya pengurangan risiko dan pencegahan bencana; dan

5. Menyelenggarakan kegiatan forum kolaborasi pemuda untuk pengurangan risiko bencana paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Baca Juga:  Gus Muwafiq: Moderasi Beragama Untuk Kedamaian Dan Keutuhan NKRI