SERANG, Indotimes.co.id-Gubernur Wahidin Halim (WH) menyatakan Pemerintah Provinsi Banten siap bersinergi dengan Ombudsman untuk hadirkan layanan prima dalam hal pelayanan dasar publik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima Ombudsman RI di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No.158 Kota Serang, Selasa (27/4/2021).
“Saatnya kita harus melakukan sinergisitas biar memiliki pemahaman yang sama, karena memang banyak masalah-masalah yang menjadi perhatian dari Ombudsman yang tidak kita pahami,” kata Gubernur WH.
Gubernur mengatakan, Pemprov Banten telah melakukan kerjasama dengan banyak institusi dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Misalnya soal pencegahan korupsi, Pemprov telah bekerja sama dengan KPK dan berhasil menjadi urutan empat (4) terbaik dalam indeks pencegahan korupsi.
Kerjasama tersebut, kata Gubernur, untuk memastikan agar program-program untuk masyarakat bisa sampai dan tidak terjadi penyelewengan. “Selama ini kami sudah melakukan langkah-langkah dengan KPK ada kerjasama dalam hal pembinaan,” kata Gubernur.
“Kami juga sudah bekerja sama dengan BPKP. Jadi rencana pembangunan di review dulu BPKP, baru kemudian dijalankan. Ini untuk memastikan agar program yang dibuat bisa tepat sasaran,” tambahnya.
Untuk bidang pendidikan, Gubernur mengatakan, Pemprov Banten selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, baik dengan pembangunan infrastruktur pendidikan maupun kesejahteraan guru.
“Termasuk guru swasta, kita kasih insentif Rp500 ribu sebulan. Jadi ini sebagai motivasi bagi guru agar memberikan pelayanan pendidikan yang optimal bagi pendidikan di Banten,” kata Gubernur
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga siap memfasilitasi Ombdusman Banten dalam penyediaan lahan untuk kebutuhan kantor. Gubernur langsung memerintahkan Sekda untuk mencari lahan guna kebutuhan Sekretariat Ombudsman Banten.
“Kalau lahannya saya bisa kasih, sama kaya BPKP, saya sediain lahannya. Nanti Pak Sekda akan cari lahan mana yang bisa digunakan oleh Ombdusman,” kata Gubernur.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Patika SP menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Gubernur kepada Ombdudsman. Ia meminta agar ke depan sinergitas Pemprov dan lembaganya bisa terjalin dengan lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Kami ucapkan terima kasih atas suport yang telah kami terima khususnya atas kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Maksud kedatangan kami bahwa kami perlu mendapatkan masukan terkait Ombudsman yang di Banten soal kinerja, apakah sudah baik atau tidak. Juga program-program yang dimiliki Ombudsman di mata Pak Gubernur apakah ada yang kurang. Monggo disampaikan saja, kami menyerap semuanya,” katanya
Terkait dengan lahan yang akan diupayakan Pemprov Banten untuk kebutuhan kantor Ombudsman, Yeka akan segera melaporkannya ke Pusat.
“Terima kasih Pak Gubernur, jadi kalau Pemprov Banten bisa menyediakan lahan untuk kebutuhan kantor Ombudsman Banten, saya langsung laporkan ke Pusat agar kami bisa langsung mengajukan anggaran untuk pembangunannya,” kata Yekti.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan, menyambut baik pertemuan tersebut. Ia pun menyampaikan terima kasih atas upaya Pemprov Banten dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, salah satunya untuk masyarakat pulau Tunda.
“Kami di Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten sudah berusaha menjalankan kewenangan kami, sudah melakukan berbagai koordinasi dengan OPD-OPD untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Misalnya dengan BPSDM kemarin soal masalah listrik di Pulau Tunda. Alhamdulilah, Pemprov Banten menghibahkan genset 200 KPA untuk Pulau Tunda yang membuat warga di sana sdah diterangi listrik,” katanya.
Dedy berharap ke depannya Pemprov Banten bisa memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian, peternakan dan kelautan, agar ada agenda dari Pemprov Banten kepada masyarakat yang berada di level bawah bisa mendapatkan hak-hak nya dengan baik, dan bisa lebih sejahtera.
“Kita siap mendampingi Pemprov Banten agar pelayanan publik lebih baik dan meminimalkan mall administrasi,“ katanya.(msa)
