AMBON,Indotimes.co.id – Angka kemiskinan di Maluku pada tahun 2023 meningkat diduga akibat Pemerintah Provinsi yang dinilai membuat program pencitraan.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin, Pemprov Maluku semestinya lebih fokus membuat program-program yang lebih tepat sasaran mengentaskan kemiskinan.
“Kalau cuma hanya sekedar membuat program namanya sekedarnya saja untuk pencitraan untuk yang sebagainya, itu tidak kena sasaran. Oleh karena itu saya kira memang tim, ada tim mungkin di pemerintah provinsi apa penanganan kemiskinan di Maluku yang diketahui oleh Sekda ya ini harus benar-benar fokus. Ya saya memprediksikan angka ini akan terus naik jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit,” kata Afifudin kepada wartawan, di Ambon, pekan lalu.
Dijelaskannya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat per Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Maluku sebanyak 301,61 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin naik 4,95 ribu orang.
Dari angka statistik kemiskinan yang biasa dikeluarkan BPS dua kali dalam setahun, lanjut Afifudin, semestinya menjadi didalami oleh Pemprov untuk membuat program yang lebih tepat.
“Yang kedua adalah memang angka-angka ini adalah angka Statistik, tetapi angka Statistik ini dia menjadi tolak ukur terhadap semua program-program pemerintah yang diarahkan untuk mengurangi Angka kemiskinan. Nah bisa saja program-program itu dia tidak mengenai ke seluruh target sasaran yang mau dilakukan karena saya bilang ini harus fokus, pemerintah harus fokus,” jelasnya.
Afifudin menegaskan, Pemprov jangan hanya sekedar membuat program demi pencitraan. Pemprov bisa kolaborasi dengan Kabupaten Kota penyumbang angka kemiskinan, agar anggaran yang digelontorkan tepat pada target.
Ditambah dengan BPS juga telah memberikan data statistik wilayah mana yang menjadi penyumbang angka kemiskinan.
Dalam data BPS juga menyebut angka kemiskinan di Desa meningkat, sementara di Kota menurun. Hal ini menandakan program pemberantasan kemiskinan tak sampai ke desa.
“Itu berarti program-program kita itu sampai ke desa belum tersentuh. nah Oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa pemerintah segera melakukan konsolidasi dengan seluruh kabupaten kota untuk melakukan program-program atau langkah-langkah yang bisa kemudian menjaga jangan sampai angka kemiskinan ini meningkat. Tapi saya kira dengan situasi seperti ini bisa saja ya angka kemiskinan naik lagi,” ungkapnya.
Afifudin berharap, Pemerintah bisa fokus dalam memberantas kemiskinan di Maluku. Serta memaksimalkan program secara tepat sasaran, terutama program-program yang bersumber dengan APBD.
Jika tidak, maka Pemerintah dalam hal ini Gubernur Maluku, Murad Ismail dapat dikatakan gagal, bila kemiskinan terus meningkat.
“Saya konsisten yang bertanggung jawab sebenarnya dalam hal terjadinya penurunan Angka kemiskinan atau kenaikan Angka kemiskinan adalah pemerintah mau Gubernur Walikota Bupati semua bertanggung jawab tinggal dilihat mana Walikota Bupati mana yang dia menyuplai Angka kemiskinan paling besar lalu di situ Apakah ada intervensi pemerintah provinsi Maluku Ke APBD atau tidak,” imbuhnya.
“Yang paling penting kita tunggu September kalau September Angka kemiskinan masih meningkat berarti gagal kalau sampai September Angka kemiskinan Masih naik terus berarti tergampang kemiskinan dinyatakan gagal,” tandas Afifudin.
