JAKARTA, Indotimes.co.id – Mantan Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh pihak tidak mencurigai pertemuan politik yang dilakukan orang atau kelompok di luar kekuasaan.
“Kalau ada pertemuan politik yang di luar kekuasaan jangan lantas dicurigai. Dalam sepekan terakhir situasi politik di negeri ini menghangat, bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Tanah Air,” kata SBY dalam konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2016).
Untuk itu, SBY menekankan tentu intelijen harus akurat dalam menyikapi setiap situasi termasuk pertemuan politik. Intelijen tidak boleh menjadi ‘ngawur’ dan main tuduh.
Menurut SBY, banyak seruan agar unjuk rasa boleh dilakukan asalkan tidak anarkis. Dia mengaku setuju dengan seruan seperti itu. Bagi SBY, unjuk rasa di era demokrasi adalah unjuk rasa damai dan tidak anarkis.
Dia mengatakan di era kepemimpinannya selama 10 tahun menjadi Presiden juga banyak unjuk rasa dilakukan, tetapi pemerintahan tidak jatuh, bahkan ekonomi tetap tumbuh dan pemerintah tetap bisa bekerja. “Saya tidak alergi dengan unjuk rasa, saya telah buktikan selama 10 tahun,” ujarnya dia.
SBY menjelaskan, intelijen tidak mudah melaporkan sesuatu yang tidak akurat dalam kepemimpinannya yang lalu. Dirinya sebagai pemimpin juga tidak mudah menuduh dan mencurigai adanya orang-orang besar yang mendanai unjuk rasa yang terjadi.
“Jika ada analisis intelijen seperti itu (menuduh) saya kira berbahaya. Berbahaya menuduh seseorang atau kalangan atau partai politik melakukan seperti itu (mendanai unjuk rasa). Itu fitnah, i tell you fitnah lebih kejam dari pembunuhan dan sekaligus itu penghinaan,” katanya.
Dia mengingatkan, peristiwa Arab Spring saja tidak ada yang mengomandoi. Semua terjadi karena perkembangan teknologi dan viral media sosial. “Kita tahu Arab Spring mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman itu tidak ada dikatakan penggeraknya. Yang komandoi media sosial. Itulah era sekarang ini. Jadi, jangan tiba-tiba simpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai,” ujarnya.
SBY memberikan pandangannya terkait rencana unjuk rasa 4 November 2016. Dia menyarankan agar seluruh pihak menyerahkannya kepada penegak hukum. “Mari bertanya sebenarnya apa masalah yang kita hadapi ini, dan kenapa di seluruh Tanah Air rakyat melakukan protes dan unjuk rasa. Tidak mungkin tidak ada sebab, maka mari lihat dari sebab-akibat,” ujar dia.
Dia menambahkan, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap menistakan agama, dan penistaan agama itu secara hukum tidak boleh dan dilarang. Di Indonesia sudah ada yurisprudensi serta preseden, yang menyebut urusan semacam ini, dan yang bersalah sudah diberikan sanksi.
“Jadi kalau ingin negara tidak terbakar amarah penuntut keadilan pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Penegakan hukum juga harus transparan dan adil, jangan direkayasa. Jika proses penegakan hukum berjalan benar, adil, transparan dan tidak direkayasa, rakyat juga harus terima apapun hasilnya,” katanya. (Mkd)
