JAKARTA, Indotimes.co.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, sekitar satu juta buruh anggota KSPI akan menggelar unjuk rasa pada 2 Desember 2016. Demonstrasi tersebut bakal disertai dengan aksi mogok nasional.
“Mogok nasional ini akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa nasional melalui stop produksi di 20 provinsi dan 250 kabupaten/kota dengan melibatkan hampir satu juta buruh,” kata Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/11/2016)
Menurut Said Iqbal, khusus Jabodetabek dan Karawang, lebih dari 200 ribu buruh akan bergerak menuju Istana dengan titik kumpul di bundaran Hotel Indonesia. Sedangkan mogok nasional buruh di 19 provinsi lainnya dilakukan di kawasan industri dan kantor gubernur masing-masing.
Said mengatakan, terdapat tiga tuntutan yang akan disuarakan para buruh pada 2 Desember mendatang, di antaranya adalah penolakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Selanjutnya, para buruh juga akan meminta pemerintah untuk menaikkan UMP dan UMK 2017 sebesar 15 hingga 20 persen.
Pemerintah juga diminta untuk menahan Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang merupakan tersangka kasus penistaan agama demi menegakkan supremasi hukum.
“Terkait Ahok, ini bukan isu baru di kalangan buruh. Jauh sebelumnya buruh sudah memprotes penggusuran dan reklamasi yang merusak lingkungan hidup serta sarat aroma korupsi, sebagaimana juga buruh dari dulu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ahok atas dugaan korupsi di RS Sumber Waras, lahan Cengkareng, dan reklamasi Teluk Jakarta,” kata Said.
Selain itu, Ahok juga dinilai menjadikan UMP DKI Jakarta lebih rendah daripada Bekasi dan Karawang selama tiga tahun, sehingga hal ini juga menjadi alasan para buruh untuk mengajukan tuntutan terkait Ahok.
Menurut Said, sebelum menggelar unjuk rasa mendatang, buruh juga akan melakukan aksi pemanasan berupa longmarch yang menyasar sejumlah kantor pemerintahan di beberapa kota besar, yakni Banten, Surabaya, Semarang, Batam, dan Medan. (Ram)
