JAKARTA, Indotimes.co.id – Perebutan penempatan posisi Direktur Utama (Dirut) Pertamina selalu menjadi hal yang saling tarik ulur antara kepentingan Parpol yang diback up habis oleh “para mafia migas” maupun elite elit politik yang selama ini usahanya selalu menjadi benalu di Pertamina atau lintah migas yang menyedot kekayaan negara.
Saat ini muncul lagi isu kalau yang akan ditempatkan sebagai Dirut Pertamina adalah Dirut Krakatau Steel yang masih aktif. Tentu saja ini akan jadi blunder lagi karena philosophy jenis bisnis yang dipimpin Dirut PT KS dengan jenis bisnis Pertamina itu beda sekali.
Menempatkan orang sebagai Dirut Pertamina yang bisnis minyaknya terpuruk karena turunnya harga minyak dunia, harus dipertimbangkan benar oleh pemerintah. Karena jika ternyata perolehan laba pertamina anjlok dibanding tahun sebelumnya maka yang akan menanggung beban disesalkan oleh rakyat adalah pemerintah itu sendiri.
Posisi Dirut Pertamina boleh saja diisi oleh orang luar pertamina sepanjang orang tersebut punya leadership yang kuat, mampu memotivasi seluruh pekerja untuk bisa bekerja keras bersama-sama, mampu mempersatukan direksi yang ada, terbukti handal dalam menjalankan BUMN yang ada, mampu membuat terobosan bisnis yang bisa membuat pertamina menghasilkan laba besar tanpa mengandalkan kepada harga minyak dunia yang terpuruk saat ini.
Sebagai info A1 dari orang yang paling dekat dan paling bisa dipercaya oleh Presiden Joko Widodo selama ini yang tinggal di Solo, sebenarnya saya sudah dapat info kalau Pak Joko Widodo itu menginginkan Pertamina dipimpin oleh orang yang berasal dari Legacy Pertamina sendiri yang memiliki prestasi tinggi dalam memanajemeni Pertamina di saat pasar minyak dan gas mengalami krisis dengan banyaknya perusahana minyak dunia yang tutup dan mengarah pada chapter eleven (bangkrut).
Siapapun yang menjadi dirut pertamina dia punya kewajiban membuat Pertamina mampu terbukti meningkatkan laba besar dan mampu melayani ketersediaan minyak dan gas bagi rakyat.
Dirut Pertamina harus mampu mewujudkan satu harga bbm dan elpiji di seluruh wilayah indonesia.
Dan diharapkan juga orang tersebut tetap konsen mencegah timbulnya praktek mafia di Pertamina yang bisa merugikan negara, juga menjaga agar program transformasi di Pertamina bisa selesai dengan baik.
Menurut info yang saya dapat, orang yang akan ditempatkan pak Joko Widodo di Pertamina sangat independent dan tidak punya kepentingan dengan parpol dan elit-elit politik Serta mafia impor minyak.
Nah, pilihan pak Joko Widodo sudah ditangan ibu Menteri BUMN. Karena itu FSP BUMN Bersatu meminta pihak parpol dan elit politik yang dibeking mafia migas serta kelompok papa minta saham Freeport , tolong jangan bermanuver dan memaksakan kehendak yang bisa nanti ditolak karyawan Pertamina dengan aksi mogok nasional.
Biarkan Kementerian BUMN yang diberi tugas untuk mensupervisi Pertamina dan mencari orang yang pantas memilih Dirut Pertamina yang profesional yang nantinya disampaikan ke Presiden Jokowi.
Oleh: Arief Poyuono
Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu,
Wakil Ketua Umum Gerindra
