SEMARANG, Indotimes.co.id – Tidak tampilnya para atlet gulat Indonesia di ajang SEA Games XXX/2019 di Filipina, menimbulkan kekecewaan para insan olahraga gulat di tanah air. Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PP PGSI) yang tidak mengirimkan para atlet ke ajang pesta akbar olahraga se-Asia Tenggara itu, berbuntut pada tuntutan mundur untuk Gusti Randa, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PP PGSI.
Tuntutan mundur kepada Gusti Randa ini disampaikan oleh sejumlah pimpinan Pengprov PGSI, Sabtu (30/11/2019) di Semarang. Gusti Randa dinilai tidak mampu menjalankan peranannya secara maksimal sebagai Kabid Binpres PPPGSI, terutama untuk memperjuangkan keberangkatan timnas gulat ke SEA Games 2019 Filipina.
“Keberangkatan timnas gulat ke SEA Games Filipina ini bisa menggunakan pendanaan dari Kemenpora, seperti cabor lainnya. Akan tetapi kemudahan atau fasilitas tersebut entah kenapa terabaikan. Padahal kita punya peluang untuk membawa pulang tiga atau dua medali emas dari sana,” ungkap Andreas Budi Wirohardjo, Ketua Pengprov PGSI Jateng.
Disamping menyebut tidak maksimalnya peran Kabid Binpres, Agus Pebrianto dari PGSI Kalsel menyoroti lemahnya koordinasi antar lini karena besarnya kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PP PGSI Trimedya Panjaitan kepada Gusti Randa. “Sementara Gusti Randa sendiri tidak mengerti sama sekali masalah teknis pembinaan,” ujar Agus Pebrianto.
Dia menyebut nama Rachman, Ketua Pengprov PGSI Jatim, sebagai sosok yang pengganti Gusti Randa. Rachman yang mantan pegulat nasional dinilai sukses meningkatkan ferforma pegulat Jatim.
Andreas Budi Wirohardjo maupun Agus Pebrianto dan 11 perwakilan Pengprov PGSI lainnya meminta Ketua Umum PP PGSI Trimedya Panjaitan merespon tuntutan mereka dengan bijak.
“Kita mengapresiasi tekad Pak Trimedya Panjaitan untuk berjuang memajukan dan mengembangkan gulat nasional. Tetapi Pak Ketum juga harus menerima kenyataan untuk tidak lagi mempertahankan Gusti Randa,” timpal Steven Setiabudi Musa, Ketua Pengprov PGSI DKI Jakarta.
Andreas Budiwiroharjo menjelaskan keinginan stakeholder gulat mengenai adanya perubahan di PP PGSI sebenarnya sudah mengemuka di forum silaturahmi Pengprov menjelang Pra PON gulat di GOR Otista Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
“Kita sebenarnya tak ingin hal itu menjadi besar dan menggangu konsentrasi kita menghadapi PON 2020 di Papua. Tetapi, daerah-daerah ternyata tak bisa lagi menahan kekecewaannya setelah kita tak bisa mengirim tim gulat ke SEA Games Filipina,” ungkap Andreas.
Pertemuan sejumlah perwakilan Pengprov yang menuntut pengunduran diri Gusti Randa sebagai Kabid Binpres PP PGSI dilakukan di sela-sela pergelaran Kejuaraan Gulat Antar-PPLP/PPLPD & SKO di GOR Patriot, Semarang. Adapun para wakil Pengprov PGSI yang hadir adalah Hariyanto (Banten), Munir Rochmat (Jabar), Bambang R. Munadjat (Jateng), Levi Siregar (DKI Jakarta), Arnaldi (Sumbar), Eddy Santoso (Bengkulu), Yudha (Riau), M.Jamaluddin ( Jambi) dan Tb.Adhi (DKI Jakarta).
“Kegagalan memberangkatkan timnas gulat kita ke SEA Games Filipina ini tidak bisa dimaafkan. Dalam sejarahnya kita adalah negara yang paling ngotot agar gulat dipertandingkan di SEA Games,” tegas Eddy Santoso dari Bengkulu.
Munir Rochmat dari Jabar menyebut, bukan hanya Gusti Randa yang harus diganti, akan tetapi juga elemen pengurus lainnya yang tidak berperan. “Parah kalau pengurus tidak punya komitmen,” jelas Munir.
Hariyanto dari Banten mengharapkan agar para perwakilan Pengprov tidak menyurutkan sikapnya. “Sekali bersikap, ya, konsisten. Jangan berubah lagi,” pungkasnya.
