JAKARTA, Indotimes.co.id – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) merencanakan penyelenggaraan Pekan Olahraga NasionaL (PON) digelar dua tahun sekali diberbagai daerah yang terpilih sebagai tuan rumah. Upaya ini mendorong pertumbuhan prestasi atlet harus cepat dan sesuai dengan klasifikasinya
“Ajang pesta olahraga pesertanya harus dibatasi sesuai dengan prestasi yang dimiliki. Atlet yang tergabung dalam Pelatnas sudah tidak layak lagi tampil di PON dan harus fokus latihan membela negara diberbagai multi event internasional sekelas SEA Games, Asian Games dan Olimpiade,” ujar Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga Kemenpora, Syamsuddin di Jakarta, Jumat (2/11).
Menurut Syamsuddin, dengan PON dipercepat menjadi 2 tahun, akan mendorong setiap daerah lebih menyiapkan para atlet mereka, terutama para atlet muda mereka. Dengan demikian PON menjadi ajang para atlet muda yang ada di Pemusatan Latihan daerah (Pelatda) untuk unjuk kekuatan mereka.
Rencana pembatasan jumlah atlet dan menjadikan PON digelar dua tahun sekali masih digodok dan diharapkan selesai dengan waktu enam bulan kedepan. Dengan begitu, siapapun yang menjadi Menpora diera mendatang harus menjalankan program pembinaan olahraga yang telah dirancang sesuai dengan hukum keolahragaan yang berlaku.
Guna menguwatkan perubahan PON yang biasa digelar 4 tahun sekali menjadi 2 tahunan diperlukan Peraturan Presiden (PP). Melalui Perpres status hukumnya lebih kuat untuk dijalankan kedepannya dalam perbaikan pembinaan olahraga di Indonesia.
Syamsuddin menyadari, saat PON akan digelar banyak daerah yang memburu atlet nasional ditransfer memperkuat daerahnya. Pembinaan semacam ini sangat merugikan atlet junior yang selama ini dibina di daerah dan memiliki prospek prestasi kedepannya.
Karena saat tampil di PON sudah tentu kalah mental sebelum bertempur menghadapi para seniornya di arena pertandingan. Selain itu harga transfer seorang atlet melambung, padahal saat melakukan latihan di Pelatnas sudah dibiayai pemerintah.
Permainan uang transfer atlet yang membumbung tinggi menjelang PON itu harus dikikis habis. Dengan jalan memperketat peraturan atlet Pelatnas tidak boleh tampil di PON. Sedang atlet yang berhak turun di PON benar-benar atlet yang masuk dan digodok dalam Pelatda.
Syamsuddin menambahkan melalui pembinaan seperti itu paparnya, pertumbuhan atlet nasional akan tumbuh dan berkembang dengan yang diharapkan. Bahkan regenerasi atlet berjalan dengan cepat sesuai prestasi yang diharapkan menuju pentas internasional dan tidak terpendam dengan para seniornya.
