JAKARTA, Indotimes.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
khawatir venue PON XX Papua bakal terbengkalai usai ajan olahraga empat tahunan itu berakhir. Kekhawatiran itu berkaca pada venue PON di Kalimantan Timur (2008) dan Riau (2012).
Karenanya Kementerian PUPR berharap seusai PON, seluruh venue tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, terawat dengan baik, sehingga mampu mendukung peningkatan prestasi olahraga secara nasional maupun prestasi olahraga di Papua pada khususnya.
Menurut Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, sejauh ini bisa dikatakan sejumlah venue PON di Kaltim dan Riau terbengkalai karena jarang dimanfaatkan untuk event.
Pihaknya berharap venue di Papua tak bernasib sama dengan yang ada di Kaltim dan Riau. “Kami khawatir karena infrastruktur pasca PON, penggunaan selanjutnya seperti apa. Inilah yang jadi tantangan kita ke depan,” kata Iwan saat menjadi narasumber seputar infrastruktur PON XX Papua di Media Center Jakarta untuk PON XX Papua, Rabu (13/10).
Pada PON di Bumi Cendrawasih ini, Kementerian PUPR membangun sejumlah venue yang tersebar di Papua.
Arena pertandingan yang dibangun meliputi panahan, sepatu roda, dayung, akuatik, Istora Papua Bangkit, kriket dan lapangan hoki.
Selain Kementerian PUPR, juga dipercaya menyelesaikan penataan kawasan kompleks olahraga di Doyo Baru dan Kampung Harapan Distrik Sentani Timur.
Pihaknya menyarankan agar venue PON tak hanya dipakai untuk event olahraga, tapi juga untuk konser musik, kesenian atau kebudayaan. Sehingga, venue tetap terpakai dan anggaran untuk perawatan akan terus mengalir.
Pada kesempatan itu, Iwan juga menyarankan agar ajang internasional yang biasa digelar di Jakarta, bisa dialihkan ke Papua. Dia mencontohkan turnamen bulu tangkis Indonesia Terbuka.
Setiap tahun, ajang tersebut selalu diselenggarakan di Istora Senayan dan selanjutnya dapat dipindah ke Istora Papua Bangkit yang levelnya tak kalah dari Istora Senayan.
“Hal-hal seperti itu yang sedang kita pikirkan agar venue PON tetap terawat. Jangan sampai semua dibebankan dengan menggunakan dana APBD,” pungkasnya.