JAKARTA, Indotimes.co.id – Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) mendesak Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memberhentikan pengurusnya yang terlibat kasus pengaturan skor sepak bola. Tuntutan mundur kepada pengurus induk organisasi sepakbola di Tanah Air itu muncul dalam pertemuan klub dan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI yang digagas KPSN di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (9/1).
Anggota Komisioner KPSN Muhammad Zein merasa prihatin dengan situasi sepakbola nasional saat ini. Menurut dia, hasil kompetisi di Liga Indonesia berjalan tidak baik. “Sepak bolanya tidak kacau, hasilnya saja,” kata Zein, seusai pertemuan.
Menurut Zein, pihaknya sadar betul tidak mempunyai hak suara di Kongres Tahunan PSSI yang akan digelar 20 Januari 2019 mendatang. Meski demikian pihaknya berharap voter (pemilik hak suara) bisa membawa aspirasi masyarakat yang peduli dengan sepakbola Indonesia.
“Kami hanya menyalurkan aspirasi pemiliki suara saja. Dan perlu diingat, kalau KPSN itu bukan tandingan PSSI,” tegas Zein.
Hal senada dikatakan Sekjen KPSN Alif Sjahfiar, yang menurutnya kehadiran KPSN bukan sebagai tandingan PSSI, pihaknya justru membantu PSSI dalam menjalan organisasi sepakboal yang bersih di Tanah Air.
“Kemarin kan ada yang bilang KPSN tidak boleh menggelar pertemuan sebelum kongres PSSI. Saya tidak tahu maksudnya apa. Yang pasti pertemuan hari ini hanya diskusi mengenai sepak bola Indonesia saat ini seperti apa, bukan yang lain,” ungkap Alif.
Alif juga menampik jika ada anggapan KPSN akan menjadi pesaing PSSI dalam mengelola sepak bola tanah air. Sejatinya, KPSN mempunyai tugas untuk menciptakan iklim sepak bola yang kondusif.
“Tidak ada yang namanya dualisme kepengurusan. Saya juga kan pernah mencalonkan jadi anggota PSSI walaupun gagal. Gagal bukan berarti membentuk tandingan bagi PSSI,” tandas Alif.
Pada pertemuan yang digelar KPSN tersebut, sejumlah klub dan Asprov PSSI yang hadir menghasilkan dua kesepakatan . Pertama mengusulkan agar dalam Kongres Tahunan PSSI mendatang memberhentikan pengurus PSSI yang terlibat pengaturan skor sepak bola. Kedua, mendukung penuh upaya Kepolisian dalam hal ini Satgas Anti-Mafia Sepakbola Bareskrim Polri yang memerangi mafia bola.
Pertemuan ini diikuti 18 perwakilan klub dan Asprov PSSI, diantaranya adalah Asprov Sulawesi Tenggara, Lampung, klub Persijap Jepara, dan Persiraja Banda Aceh.
Presiden Persijap Jepara Esti Puji Lestari menyatakan akan berupaya membawa dua kesepatan itu ke Kongres Tahunan PSSI pada 20 januari mendatang. Menurut Esti ke depan PSSI harus lebih ketat lagi memilih pengurus yang mengisi posisi strategis.”Jika ada pengurus yang terlibat mafia bola harus ada sanksi,” pungkas Esti.
