JAKARTA, Indotimes.co.id – Adanya kelompok yang mengaku sebagai Forum Lintas Pengprov yang akan menggelar Munaslub Pelti sebagai tindakan inkosntitusional dalam organisasi Pelti, dan menodai nilai sportivitas dalam dunia keolahragaan.

Apa yang dilakukan kelompok tersebut sebagai pembohongan publik karena tidak
sesuai fakta. Mereka juga tidak memiliki itikad baik untuk memajukan olahraga tenis di tanah air.

Upaya tersebut mendapat reaksi keras dari sejumlah Ketua Pengprov Pelti yang hadir dalam Rakernas Pelti 18-20 Januari 2025 lalu di Jakarta. Mereka menilai klaim dari kelompok yang mengatasnamakan Koordinator Forum Komunikasi Lintas Pengprov Pelti itu
merupakan kebohongan publik dan sangat tidak masuk akal.

“Mau apa lagi teman-teman buat-buat forum, bahkan mengklaim pula kelompoknya didukung 23 Pengprov Pelti untuk Munaslub. Pada hal, kami 27 Pengprov sudah berikrar untuk mendukung penuh Pak Nurdin Halid untuk memimpin PP Pelti,” tegas Prof Syahrial Baktiar, Ketua Pengprov Pelti Sumatera Barat, Rabu (22/1), dalam keterangan tertulisnya,menyikapi upaya selompok Pelti yang mengatasnamakan Koordinator Forum Komunikasi Lintas Pengprof Pelti baru-baru ini.

Menurut Syahrial, klaim tersebut merupakan pembohongan publik karena tidak sesuai fakta. Mereka juga tidak memiliki itikad baik untuk memajukan olahraga.

“Itu sudah pembohongan publik namanya, saya tegaskan kepada siapa saja yang
tidak punya itikad baik dalam membina olahraga atau ingin membuat kekacauan
organisasi, apalagi mengada-ngada, mereka segera dilaporkan kepada pihak
penegak hukum,” ujar Prof Syahrial.

Olahraga Universitas Negeri Padang itu meminta beberapa temannya
yang mengatasnamakan forum tersebut segera menghentikan upayanya yang inkosntitusional dalam organisasi Pelti. Selain menghambat pembinaan atlet tenis
di seluruh propinsi, Prof Syahrial juga menilai kebohongan publik itu berpotensi
melanggar Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 tentang ITE UU No 11 Tahun 2008.

“Saya juga kecewa dengan Rudy Basuki dan kawan-kawan karena telah
mengabaikan nilai-nilai persahabatan dalam olahraga dengan membuat opini untuk menguntungkan dirinya dan kelompoknya saja,” kata Syahrial yang juga Ketua Umum DPP Ikatana Sarjana Olahraga Republik (ISORI).

Prof Syahrial menegaskan, gerakan kelompok Rudy Basuki dkk tersebut karena kepemimpinan Nurdin Halid sah secara hukum (AD/ART Pelti) yang terlihat jelas dari dukungan Pemerintah dan KONI Pusat. Dukungan Menpora dan Ketua Umum KONI Pusat diberikan sejak pelantikan PP Pelti pada 17 Juli 2024 hingga Rakernas pekan lalu.

“Tidak ada pelanggaran hukum apa pun yang dilakukan Pelti di bawah Ketua Umum Nurdin Halid. Hukum negara maupun ‘konstitusi’ Pelti yaitu Anggaran Dasar. Dukungan Pemerintah pun sangat kuat hingga hari ini. Jadi, tidak ada celah sedikit pun bagi siapa pun untuk memaksakan Munaslub,” tegas Syahrial.

Dukungan Pemerintah juga sangat nyata dan samasekali tidak ada masalah dalam beberapa kegiatan tenis nasional maupun internasional seperti pada PON Aceh-Sumut 2024, persiapan timnas tenis SEA Games dan Youth Olympic Games 2025. Dalam Rakernas pekan lalu, Pemerintah juga menegaskan dukungan penuh terhadap program- Pelti seperti roadmap pembenahan turnamen tenis, pembentukan Liga Tenis Indonesia, pagelaran turnamen ITF elit Indonesian Open, dan target petenis Indonesia lolos pertama ke Olimpiade 2028 atau 2032.

Dalam sambutan Pembukaan Rakernas pekan lalu, Menpora Dito Ariotedjo sendiri mengucapkan selamat kepada jajaran PP Pelti yang baru 6 bulan lalu dikukuhkan dan dilantik di bawah kepemimpinan Ketum Nurdin Halid namun sudah mencatat beberapa pencapaian positif. Menpora optimis tenis Indonesia akan maju karena sosok Nurdin Halid bukanlah nama baru di ranah olahraga tanah air, salah satunya pernah menjadi Ketum PSSI.

“Saya yakin prestasi tenis pasti naik. Dahulu Pak Nurdin ketika memegang PSSI, Timnas kita sempat peringkat 94 dunia. Itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Saya mendukung pembentukan Liga Tenis dan pagelaran kejuaraan tenis internasional Indonesian Open di Bali sebagai ajang pemanasan bagi petenis dunia sebelum terjun di Grand Slam Australia Terbuka,” tutur Menpora Dito.

Selain Menpora dan Ketua Umum KONI serta sejumlah anggota DPR RI, Rakernas dihadiri Menteri Pertahanan RI, Wakil Menteri Hukum RI, 3 pimpinan Komisi DPR RI, dan 100 pengurus Pelti Kabupaten/Kota yang datang sebagai peninjau.

Pelti di bawah kepemimpinan Nurdin Halid mengalami lompatan-lompatan besar melalui sejumlah program strategis sebagai perwujudan VISI PELTI MEMBANGUN INDUSTRI TENIS MENUJU INDONESIA EMAS 2045.

Pernyataan senada diungkapkan Ketua Pengprov Pelti Nusa Tenggara Barat (), Ahmad Fuadi. Mantan Ketua DPRD tersebut mengaku heran dengan klaim forum tersebut yang menyebut terdapat 23 Pengprov Pelti yang hadir dan mendukung Munaslub.

“Itu jelas bohong. Selama Januari ini saya dua menghadiri kegiatan Pelti di Jakarta. Kegiatan konsolidasi nasional pada 10 Januari dihadiri 27 Pengprov dari seluruh Indonesia. Pada 18-20 Januari menghadiri Rakernas yang dihadiri 28 Pengprov. Bagaimana mungkin forum itu mengklaim dihadiri 23 Pengprov?” tegas Fuadi.

Fuadi juga menegaskan dalam dua kegiatan tersebut, seluruh Pengprov Pelti yang hadir menyatakan dukungan penuh kepada kepemimpinan Nurdin Halid. Bahkan semua Pengprov Pelti yang hadir menolak tegas wacana Munaslub tersebut.

Selain kebohongan publik tentang 23 Pengprov yang mendukung Munaslub, Fuadi juga menilai kepemimpinan Nurdin Halid selama 6 bulan ini berjalan baik dan produktif.

“Tidak ada alasan menggelar Munaslub. Dan, kami semua konsisten mendukung Nurdin Halid. Lihat saja jumlahnya, dari 26 dalam acara konsolidasi menjadi 27 di acara Rakernas,” ujar Fuadi.

Pernyataan serupa disampaikan Sangkot Sirait, Ketua Pelti Sumatera Utara, yang menegaskan Pelti Sumatera Utara telah menyatakan sikap yang jelas dan lugas menolak setiap upaya Munaslub karena tidak masuk akal dan tidak obyektif.

“Kami dari Sumatera Utara telah dua kali menghadiri konsolidasi nasional dan Rakernas PELTI selama bulan Januari 2025. Dalam dua kegiatan itu, saya menyatakan dengan tegas dukungan Pengprov Pelti Sumatera Utara kepada Ketua Umum Pelti Nurdin Halid,” ujar Sangkot.

Sementara itu, Ketua Pelti Sulawesi Selatan, Prof. Jamaluddin Jompa menilai gerakan kelompok ilegal tersebut sangat berbahaya, bukan hanya bagi dunia tenis nasional tetapi juga bagi dunia olahraga Indonesia.

Menurut Jamaluddin, manuver seperti dilakukan kelompok tersebut bukan hanya tidak sehat bagi industri olahraga, namun juga akan sangat merusak hakikat olahraga yang menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas, solidaritas, dan obyektivitas.

“Bagaimana menjelaskan munculnya desakan Munaslub kepada kepemimpinan Nurdin Halid yang baru berusia 6 bulan. Tidak ada pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Organisasi berjalan baik. Demikian juga program-program terkait turnemen tenis dalam negeri dan internasional di bawah naungan ATF dan ITF maupun timnas tenis yunior dan senior. Lalu, alasan untuk menggelar Munaslub apa?” demikian ungkap pria yang juga Rektor Universitas Hasanuddin itu.

Dia juga mengaku heran dan bingung mengenai klaim forum ilegal tersebut yang menyebut 23 Pengprov Pelti mendukung Munaslub. Fakta yang ia saksikan ialah 27 Pengprov Pelti se-Indonesia hadir dalam Rakernas Pelti yang digelar di Jakarta, 18-20 Januari 2025.

“Itu fakta. Ada 27 Pengprov yang sah hadir di Rakernas Pelti. Dalam sebuah pertemuan khusus di sela-sela Rakernas semua Pengprov Pelti itu menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum Nurdin Halid hingga akhir masa jabatan pada tahun 2028. Lalu, darimana bisa ada 23 Pengprov Pelti mendesak adanya Munaslub,” tandas Prof. Jamaluddin.

BACA JUGA