JAKARTA, Indotimes.co.id – Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menegaskan, kepengurusan KONI Pusat periode 2019-2023 menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dan membantu dalam bidang administrasi. Dengan harapan, dapat menghindari kesalahan yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi pada masa sebelumnya, karena KONI Pusat harus bangkit lebih baik lagi.
“Keberadaan KPK bukan dilingkungan KONI Pusat saja, namun semua KONI Daerah diseluruh tanah air juga akan mengikutinya. Hal itu sangat penting dalam mengawasi bidang administrasi nantinya,”tegas Marciano dalam pelantikan pengurus KONI Pusat masa bakti 2019-2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (1/8).
Marciano melanjutkan, kehadiran KPK menunjukkan untuk menciptakan kerja yang tertib, aman dan bersih dari tindakan melanggar hukum, khususnya korupsi. Ini untuk meningkatkan kepercayaan masayarakat kepada KONI sebagai lembaga tertinggi olahraga nasional.
“Marilah kita bersama-sama mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KONI. Bicara KONI jangan hanya soal OTT (operasi tangkap tangan) tapi bicara KONI adalah bicara prestasi olahraga Indonesia,” ujar Marciano.
Dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik itu Marciano meminta para pengurus memberikan teladan dalam integritas.
Marciano, kepengurusan KONI Pusat saat ini berkekuatan 78 orang. Dia menyatakan, dalam kepengurusan tersebut semua unsur dilibatkan untuk bersama-sama memajukan olahraga Indonesia. Kepengurusan juga disusun sesuai dengan tantangannya.
Dalam kepengurusan KONI Pusat 2019-2023, Marciano mempercayakan posisi Sekretaris Jenderal kepada mantan atlet nasional taekwondo TB Ade Lukman. Kemudian Dodi Gambiro dipercaya menempati posisi Ketua Bidang Pembinaan Prestasi.
Nama besar lain yang masuk ke dalam kepengurusan yang dibentuk oleh Marciano adalah mantan juara dunia tinju, Chris John. Sosok yang dulunya dijuluki The Dragon ini menjabat sebagai Wakil IV Ketua Umum Bidang Kerjasama Luar Negeri, Media dan Humas
Sementara itu Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam sambutannya mengatakan KPK siap membantu dan mengawasi kinerja KONI Pusat dalam periode 2019-2023, walau sebelumnya belum pernah berhubungan intens. “Sebelumnya, KPK dan KONI ini merupakan unit yang belum pernah berhubungan secara intens,” ungkap Pahala.
“Kedepannya kami pikir KPK harus bantu KONI. Saya pastikan kami siap mendampingi KONI Pusat dan KONI daerah,” tambah Pahala, yang hadir mewakili Ketua KPK Agus Rahardjo.
Selain itu, Pahala berharap KONI bisa menghilangkan budaya gratifikasi atau suap di dalam badan KONI, mengingat hibah dan bantuan sosial dianggap rawan oleh KPK. “Mari kita hilangkan budaya gratifikasi atau suap di dalam KONI. Kami lihat hibah dan bantuan sosial selalu rawan baik di daerah maupun dalam,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta KONI bisa transparan. Budaya untuk tidak memberikan gratifikasi mari kita hilangkan, termasuk di KONI daerah.
“Mari kita tingkatkan transparansi, kita pikir ini salah satu upaya dan kami siap membantu KONI,” pungkas Pahala.
