JAKARTA, Indotimes.co.id – Polemik pencoretan tiga atlet elit panahan pelatnas Olimpiade menemui titik terang. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali mengaku sudah meminta Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman untuk menyelesaikan polemik yang terjadi pada salah satu cabang olahraga Indonesia yang lolos tampil di Olimpiade Tokyo 2021.
“Kemenpora tidak boleh terlalu dalam mencampuri permasalahan yang terjadi pada induk-induk organisasi (PB/PP). Makanya, saya meminta pak Marciano (Ketum KONI Pusat) untuk menyelesaikan polemik yang terjadi pada pelatnas panahan Olimpiade. Dan, pak Marciano juga telah berjanji akan segera bertemu dengan Bu Illiza Sa’aduddin selaku Ketua Umum PB Perpani. Kita tunggul saja hasil pertemuannya,” kata Zainuin Amali saat menerima panitia Road Race Team Championships dan Motorcross Team Championships 2020 di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (26/8).
Meski menunggu penyelesaian KONI Pusat, kata Zainudin Amali, pihak Kemenpora punya keterikatan dengan induk-induk organisasi (PB/PP) dalam upaya meningkatkan prestasi atletnya pada Olimpiade Tokyo 2021. “Yang pasti, Kemenpora dan PB/PP punya keterikatan dalam komitmen memajukan prestasi olahraga,” tegasnya.
Sebelumnya, pakar hukum olahraga, Dr Yusup Suparman SH LLM mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemenpora punya kewenangan melakukan pengawasan dan bisa memberikan sanksi terhadap PB Perpani jika memang terbukti ada pelanggaran dalam seleksi nasional atlet dan pelatih pelatnas Olimpiade 2021.
Dalam pasal 8 ayat 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2017 tentang Percepatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) sudah diatur mengenai pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif. Aturan ini dibuat dalam rangka pemilihan atlet terbaik yang akan mewakili Indonesia pada ajang multi event baik SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade.
“Tugas pemerintah melakukan pengawasan, apabila diketemukan terhadap hal tersebut, maka pemerintah punya kewenangan memberikan sanksi baik yang sifatnya administatif maupun aspek hukum lainnya. Dalam pelaksanaan seleksi, induk organisasi (PB/PP) harus sesuai dengan ketentuan dalam rangka kegiatan PPON mulai dari pengembangan bakat, seleksi atlet dan pelatih, peningkatan performa tinggi dan pembinaan kehidupan sosial atlet,” kata Yusup.
Seperti diketahui PB Perpani tidak memilih Denny Trisjanto dengan alasan mantan pelatih Tim Panahan Olimpiade Rio de Janeiro 2016 berada di peringkat kelima. Bahkan, PB Perpani mencoret tiga atlet elit nasional asal Jawa Timur yakni Riau Ega Agata Salsabila, Diananda Choirunisa dan Asiefa Nur Haensa yang ingin mempertahankan Denny Trisjanto dan disiebut indisipliner karena tidak memenuhi panggilan Pelatnas dari PB Perpani.
Riau Ega dan Diananda merupakan atlet terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, Berkat sentuhan Denny Trisjanjo juga mereka bisa memastikan Indonesia mendapatkan tiket tiga tiket ke Olimpiade Tokyo 2021 setelah meraih prestasi pada Asian Games Jakarta 2018. Riau Ega yang akrab dipanggil Sinchan meraih medali perunggu nomor recurve putra dan Diananda Choirunisa yang panggilan akrabnya Anis mendapatkan perak nomor recurve putri.
“Pelatnas Panahan Olimpiade Tokyo 2021 itu terbentuk berdasarkan prestasi keduanya. Begitu juga Kemenpora mengeluarkan anggaran dana pelatnas karena ada tiket yang telah diperoleh,” jelas Yusup.
Yusuf menambahkan, jika berpatokan pada aturan organisasi panahan internasional (FITA), PB Perpani selaku induk organisasi punya wewenang untuk menggantikan posisi keduanya karena tiket yang diperoleh Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2021 bukan berdasarkan nama atlet tetapi nomor yang berhasil lolos. Namun, jelasnya, PB Perpani juga perlu memikirkan ketentuan PPON Kemenpora dimana atlet terbaik yang menjadi wakil Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2021.
“Ini event bergengsi dunia dimana Kemenpora menginginkan adanya perolehan medali bagi Kontingen Indonesia. Yang pasti, peluang itu hanya bisa diperoleh jika atlet terbaik yang ditampilkan,” pungkasnya.
