JAKARTA, Indotimes.co.id – Kepengurusan PB.ISSI pimpinan Raja Sapta Oktohari (RSO) masih melakukan berbagai upaya menyelamatkan organisasi dari terpaan badai besar menyusul adanya mosi tidak percaya dilancarkan Forum Komunikasi Pengprov ISSI se-Indonesia.
PB.ISSI dalam menyikapi surat keputusan (SK) KONI Pusat nomor 949 tertanggal 15 Oktober itu dengan akan menggelar Munaslub pada pertengahan Januari 2021 meski dalam SK yang dibuatnya ada kesalahan ketik 2020.
Selain itu PB.ISSI membuat berbagai peraturan organisasi (PO) yang tak lazim dan nuansanya hanya untuk menjegal calon Ketua Umum PB.ISSI yang diusung oleh Forum Pengprov, Letjen TNI (Purn) Tatang Sulaiman.
Namun Forum Pengprov ISSI yang dimotori Ahmad Junaidi secara tegas mengatakan, Forum tak menggubris apa yang dilakukan oleh PB.ISSI. Forum tetap menggulirkan Munaslub pada Sabtu, (17/12) besok di Hotel Aston Kartika Jakarta.
‘’Buat apa kami (Forum Pengprov ISSI) mengikuti keinginan PB.ISSI karena mereka sudah kehilangan legitimasi begitu lahir mosi tidak percaya kepada Raja Sapta Oktohari. Kalau kami ikut PB.ISSI berarti telah mencederai deklarasi mosi tidak percaya di Bandung, 27 Juni lalu,’’kata Junaidi.
Oleh karena itu lanjut Junaidi, Forum Pengprov sudah berketetapan hati menggulirkan Munaslub ISSI sekaligus mengantarkan Tatang Sulaiman sebagai Ketua Umum baru PB.ISSI periode 2020-2024.
‘’Bagi kami Pak Tatang Sulaiman sudah harga mati untuk menjadi Ketua Umum PB.ISSI periode 2020-2024. Kami yakin hanya Pak Tatang yang dapat melakukan perubahan di organisasi ISSI,’’tambahnya.
Apa yang dikatakan Junaidi memang beralasan, pasalnya RSO sudah kehilangan mandat untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum PB.ISSI.
Semestinya RSO sadar diri bahwa sebagian besar Pengprov ISSI sudah tidak menghendaki kepemimpinannya di ISSI. Selain sudah merangkap jabatan di KOI sebagai Ketua Umum, RSO juga dianggap gagal selama memimpin PB.ISSI.
Intinya upaya RSO untuk menormalkan kembali organisasi ISSI sepertinya sudah sulit dilakukan dan kalau dipaksakan badai lebih besar akan menghantam ISSI.
Dan kita semua tentu tak menginginkan itu terjadi karena hanya akan merugikan balap sepeda Indonesia.
Satu hal yang patut dipertanyakan RSO sudah mengundurkan diri sebagai ketum PB ISSI tapi masih membuat kebijakan seperti menanda tangani berbagai surat keputusan yang dikeluarkan oleh PB ISSI . Mestinya begitu mundur tidak boleh lagi mengeluarkan kebijakan apalagi menanda tanganinya terutama yang berkaitan dengan kebijakan teknis dan keuangan dan bila ini tetap dilakukan maka bisa saja berimplikasi hukum.
Selanjutnya forum pengprov akan melaporkan kondisi PB ISSI ke UCI karena ada ada kekosongan jabatan selama 11 bulan dan ke IOC karena ketua NOC Indonesian merasa masih merangkap jabatan sebagai ketua federasi sepeda Indonesia.
Dalam SK KONI Pusat nomor 939 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman pada dua butir terakhir semestinya harus disikapi RSO dengan bijak dan berjiwa besar.
Pada dua butir terakhir itu KONI Pusat menyebutkan bahwa Munaslub ISSI sangat penting dan strategis mengingat pembinaan atlet di tingkat daerah jangan sampai terganggu hanya karena organisasi tidak berjalan.
Selain itu, RSO sudah merangkap jabatan di KOI sehingga harus fokus pada tugas yang lebih besar di tahun 2021 yakni Olimpiade Tokyo dan SEA Games Vietnam.
