JAKARTA, Indotimes.co.id – Semangat PSSI dan PT LIB untuk kembali menggelar kompetisi lanjutan Liga 1 2020 tampaknya pupus sudah. Pasalnya, perhelatan yang seharusnya berlangsung pada awal Oktober ini terpaksa ditunda karena pandemi corona.
Tidak dikeluarkannya izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dengan alasan agar gelaran sepakbola tersebut menjaga protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran virus corona, membuat insan sepak bola di tanah air, harus memendam asa mereka.
Meski demikian, Ketua PSSI Mochamad Iriawan mengaku menghormati keputusan tersebut. Sosok yang akrab disapa Iwan Bule ini menyebutkan, bahwa alasan keamanan, kesehatan, dan kemanusian menjadi yang paling utama dalam kondisi saat ini.
“PSSI menghormati dan memahami keputusan Mabes Polri. Pertimbangan keamanan, keselamatan, dan kemanusiaan paling utama,” ujar Iwan Bule . Karenanya, tambah Iwan PSSI memohon untuk menunda kompetisi selama satu bulan. Jika dimulai November, kompetisi akan sesuai dan selesai pada Maret 2021 mendatang.
Namun, ditundanya laga lanjutan Liga 1 2020 membuat banyak pihak kecewa. Pastinya soal kerugian klub-klub kontestan yang sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari.
Apa yang dialami insan sepak bola di tanah air, berbeda jauh dengan kegiatan Pilkada yang saat ini tengah berlangsung di hampir penjuru negeri, yang mendapat restu, meski ditentang banyak pihak, dengan alasan yang sama yaitu pendemi covid.
Hal ini menjadi ironis, ketika Liga 1 ditunda karena tak mendapat izin keramaian, sedangkan banyak calon pemimpin daerah yang masih menggelar kampanye dan mengundang kerumunan.
Seperti yang diungkapkan pesepakbola Indonesia, Gede Sukadana yang menyoroti perbedaan sikap terhadap kompetisi sepak bola dan Pilkada 2020. Menurutnya, di tengah situasi yang sama berbahayanya, Pilkada akan dilakukan pada bulan Desember 2020 tetap berlanjut.
Mantan pemain Bali United itu pun menyampaikan sindiran terkait hal tersebut, di kolom komentar unggahan akun @pengamatsepakbola. “Main bola ga boleh. Pilkada boleh. Odading mang oleng rasanya seperti menjadi caleg,” tulisnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Manajer Umum Arema FC Ruddy Widodo. Menurutnya, cukup aneh bila patokannya lantaran bisa mendatangkan massa yang banyak. Padahal, kontestasi Pilkada serentak 2020 juga sama-sama berpotensi mendatangkan massa banyak. Tetapi, Pilkada Serentak tahun ini tetap dilanjutkan.
Ruddy juga mengungkapkan, Liga 1 2020 sudah diputuskan tak akan dihadiri penonton baik di dalam stadion maupun luar stadion. Dimana hal ini sangat jelas sesuai aturan protokol kesehatan covid-19 yang tak memperbolehkan adanya kerumunan orang dalam jumlah besar.
“Dari teman-teman suporter sendiri sudah berkomitmen, siapa pun suporter yang datang, kalah. Saya tidak tahu Jawa Timur, setahu saya BNPB sudah mengizinkan. Kok tiba-tiba polisi takut klaster baru,” kata Rudi kepada wartawan.
Rudy juga mengungkapkan, selain tak boleh datang ke stadion, suporter juga tak diperkenankan untuk mengadakan nonton bareng (nobar). Mengingat hal itu rentan memunculkan klaster baru.
“Nobar tidak boleh, karena berkumpul. Jadi kalau menurut saya, Pilkada dengan 210 daerah diizinkan, ini 18 klub yang notabene tujuh sampai delapan klub sudah sentral di Yogyakarta, izin keramaiannya tidak keluar,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Putra Sleman Sembada (PT PSS), Marco Gracia Paulo mengatakan bahwa penundaan lanjutan kompetisi Liga 1 2020 sangat memberatkan klub.
“Secara bisnis klub sudah habis-habisan. Klub mampu mengadakan latihan pun sudah Alhamdulilah. Ini tidak mengada-ada, kenyataannya memang begitu yang dialami klub,” jelas Marco.
Marco menegaskan bahwa pihaknya berencana mengirim surat ke PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk saling berdiskusi dengan klub. Pasalnya, PSS ingin semua pihak benar-benar bijak untuk memikirkan kelanjutan kompetisi.
Sudah ada Izin Satgas Covid-19
Sebagai informasi, beberapa hari lalu, operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, PT Liga Indonesia Baru (LIB) membentuk tim khusus untuk penanganan wabah virus corona (Covid-19).
Tim khusus penanganan Covid-19 di ruang lingkup sepak bola nasional itu dibentuk PT LIB atas kerjasama dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.
Satgas Penanganan Covid-19 tersebut akan dipimpin langsung oleh Direktur Operasional PT LIB, Irjen Pol (P) Drs Sudjarno.
Dalam hal ini, Irjen Pol (P) Drs Sudjarno menjabat sebagai Ketua Satgas. Kemudian salah satu Wakil Kasatgas diamanatkan kepada dr Syarif Alwi yang selama ini bertugas sebagai tim medis PSSI.
Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita menjelaskan, Satgas Penanganan Covid-19 akan memantau dan berkoordinasi secara langsung terhadap pelaksanaan protokoler kesehatan di kompetisi nasional.
“Pemantauan dan koordinasi yang dimaksud tentunya dalam arti yang sangat luas. Kami akan terus berkomunikasi dalam banyak hal yang terkait dengan penanganan Covid-19,” kata Akhmad Hadian Lukita, Senin malam (28/9) lalu.
Hal itu juga menurutnya, termasuk antisipasi, langkah preventif, penanganan, solusi, sampai dengan detail-detail yang berhubungan langsung dengan pertandingan serta kompetisi.
Bahkan, beberapa bagian dari tugas Satgas Penanganan Covid-19 sejatinya sudah terselenggara. Seperti pelaksanaan medical workshop yang diikuti 220 peserta dari dokter tim Liga 1 dan Liga 2, tim medis, dan pelaksana pertandingan.
Tak hanya itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga sudah melaksanakan PCR Swab test kepada seluruh pemain, official, LOC serta perangkat pertandingan lainnya.
Khusus kegiatan tersebut akan berlangsung di seluruh kandang tim-tim Liga 1 atau venue pertandingan. Selain itu agenda PCR Swab Test tersebut akan dilakukan secara reguler dan terus menerus dalam durasi kompetisi, Yakni, selama 5 bulan atau sesuai dengan arahan Satgas Nasional Penanganan Covid-19.
Selain itu, PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan PSSI juga telah memutuskan bahwa semua pertandingan digelar tanpa penonton. Aturan tegas pun berlaku untuk setiap tim tuan rumah, dimana mereka dinyatakan kalah jika suporternya melanggar aturan. Keputusan peraturan tersebut diberlakukan agar tidak menciptakan klaster baru dalam penyebaran virus corona (Covid-19).
“Kalau suporter sayang sama timnya, harus ikut aturan. PSSI dan PT LIB mengeluarkan aturan tidak boleh ada penonton, tapi misalnya ada yang memaksa bergerombol di luar, ini kan tidak boleh,” kata Komisaris Persib, Umuh Muchtar, belum lama ini.
“Tidak boleh ada juga nonton bareng. Nanti kalau ada masyarakat seperti itu, (tuan rumah) nanti ditegur. Misalnya, Persib sebagai tuan rumah menang, 2-1, nanti skornya di balik (untuk tim tamu). Kalau imbang, dianggap kalah 0-1,” tegasnya.
“Namun Sayang Seribu Kali Sayang” meminjam istilah pujangga melayu ketatnya peraturan yang dibuat PSSI dan operator kompetisi PT LIB ternyata tetap tak mampu membuat Polri memberikan izin untuk perhelatan laga lanjutan Liga 1 2020.
Berbeda dengan Pilkada, dimana sebelumnya Bawaslu RI mencatat kampanye Pilkada Serentak 2020 telah diwarnai 18 pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, pelanggaran tersebut salah satunya dilakukan oleh kontestan yang punyai kaitan dengan Istana di Jakarta, yang bertarung di Pilwalkot Medan.
Acara deklarasi dukungan yang digelar di salah satu cafe di Kota Medan didalam ruangan tertutup itu penuh sesak oleh para pendukung yang hadir. Sebelumnya saat pendaftaran pada awal September mereka melanggar protokol kesehatan, karena mengerahkan massa yang cukup banyak.
Sekali lagi sebuah pertanyaan, adakah pilih kasih untuk perizinan keramaian ?. Tentunya pihak Polri yang lebih tahu soal itu. Yang jelas PSSI dan PT LIB sudah berjiwa besar menerima ini dengan lapang dada, demi alasan keselamatan bersama.
Namun kita juga harus apresiasi kepada para insan sepak bola yang terlibat dalam kompetisi Liga 1, yang sudah berjuang dengan segenap tenaga untuk persiapan kompetisi ini.
Mereka kembali harus menelan pil pahit gagal menyambung irama hidup mereka, irama yang selama ini menghidupi nafkah mereka dari merumput dilapangan hijau ,serta kaitannya dengan orang-orang kecil yang tergantung dari roda perputaran kompetisi sepakbola nasional.
